REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri, harga komoditas daging di pasaran rata-rata mencapai Rp 120-150 ribu/kg.
Harga tersebut masih jauh dari seruan Presiden Jokowi, yaitu di bawah Rp 80 ribu/kg. Intervensi pasar juga tak mampu menstabilkan harga, sehingga pemerintah pun dinilai lalai menjaga kestabilan harga daging.
"Pemerintah telah lalai dalam menjaga kestabilan harga. Seharusnya lonjakan harga itu tidak akan terjadi kalau saja pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog mengantisipasinya lebih awal. Apalagi kondisi semacam ini terjadi setiap tahun,'' kata Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, Kamis (7/7).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, pemerintah tak belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Tahun 2015, masalahnya ada di rantai pasokan yang rawan terdistorsi oleh mafia daging. Kelompok inilah yang selalu menikmati keuntungan dari semrautnya rantai pasokan daging.
"Keuntungan mereka sekitar Rp 8 triliun per tahun. Dengan untung besar itu, mereka bisa leluasa merekayasa harga daging, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen," ujarnya.
Lebih jauh mantan Wakil Ketua Komisi VI itu mengungkapkan, sebetulnya rekayasa mafia sudah terendus pada 2015. Modusnya, memainkan harga sapi di peternak dan menjual sapi betina hamil di pasar.
Hal semacam ini mestinya sudah bisa diantisipasi lebih awal. Karena itu, Heri mempertanyakan, ke mana saja anggaran kedaulatan pangan disalurkan selama ini yang jumlah mencapai Rp 70 riliun dalam APBN 2016.
Dengan anggaran sebesar itu, lanjut Heri, rantai pasokan daging seharusnya bisa lebih berdaulat. Ia menambahkan, untuk menurunkan harga daging perlu aksi sistematis. Dimulai dari aspek produksi, rantai pasokan, hingga penegakan hukum yang kuat.
"Dalam konteks ini, koordinasi antara Kemendag, Kementan, Bulog, dan kepolisian sangat diperlukan dalam intesitas yang lebih tinggi,'' katanya.
Dalam jangka pendek, pihak-pihak terkait, memang, tak boleh acuh dengan kenaikan harga daging ini. Politisi dari dapil Jabar IV itu kemudian menawarkan solusi konkrit. Pertama, menjaga stabilitas pasokan dan mengamankan distribusi. Kedua, cegah peternak menjual sapinya ke lingkaran mafia.
Ketiga, pastikan tidak menjual sapi dalam bentuk gelondongan. Keempat, operasi pasar hendaknya dengan produk daging yang lebih baik, bukan daging dingin yang kualitasnya rendah.
