REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Komisi I Syaifullah Tamliha mengatakan sudah saatnya negara-negara ASEAN melakukan patroli bersama di perairan Laut Cina Selatan. Sebab kapal-kapal perang di masing-masing negara ASEAN memang belum cukup untuk melakukan patroli sendiri.
Syaifullah mengatakan selain untuk menjaga Laut Cina Selatan dari Cina, patroli tersebut menjaga kapal-kapal dagang negara ASEAN dari perompak dan teroris. Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengatakan tujuh anak buah kapal (ABK) Indonesia yang disandera oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.
"Selama ini tidak mau melakukan kerja sama, apa itu yang disebut gontok-gontokan memperebutkan pulau-pulau," katanya, Jumat (24/6).
Menurutnya, Indonesia tidak perlu melakukan moratorium ekspor batu bara ke Filipina. Tapi Pemerintah Indonesia seharusnya memberi pengawalan terhadap kapal-kapal dagang Indonesia. Penyanderaan ABK Indonesia yang sudah kedua kalinya ini membuat pemerintah sadar pentingnya patroli di perairan Laut Cina Selatan.
Selain itu, tambah Syaifullah, Badan Keamanan Laut dan Angkatan Laut Indonesia memiliki alat untuk mendeteksi pergerakan kapal-kapal yang ada diperairan Indonesia. Menurut Syaifullah alat tersebut dapat menangkap hingga sedetail-detailnya pergerakan kapal yang melaut di wilayah Indonesia.
"Saya sudah lihat alatnya, kecanggihannya termasuk yang ada di Cilangkap," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah dan angkatan laut seharusnya mengoptimalkan peralatan canggih yang sudah dimiliki Indonesia untuk menjaga kapal-kapal dagang Indonesia. Morotarium ekspor batu bara, kata Syaifullah, akan menurunkan pemasukan negara dari sektor batu bara. Sedangkan penerimaan pajak sedang turun.
"Bukan ekspornya dimoratorium, mau mengambil keuntungan dari batu bara tapi tidak mau berkorban," katanya.
