REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, M Misbakhun memuji upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menghemat anggaran. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu melakukan efisiensi yang luar biasa.
Berbicara dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di DPR, Senin (13/6), Misbakhun mengatakan, penyerapan anggaran Kemendagri pada APBN 2015 mencapai Rp 3,881 triliun atau 63,37 persen dari Rp 6,12 triliun.
Sedangkan pada APBN 2016, Kemendagri mengajukan anggaran Rp 6 triliun, namun kemudian mengajukan angkat Rp 5,12 triliun dalam APBN Perubahan 2016. Sedangkan pada RAPBN 2017, Kemendagri berencana mengajukan anggaran Rp 4 triliun.
''Saya apresiasi upaya Kemendagri untuk merasionalisasi (anggaran) secara drastis. Karena realisasinya banyak sekali menyangkut perjalanan dinas dan sebagainya. Ini menunjukkan efisiensi di Kemendagri sangat tinggi. Saya akui,'' katanya.
Misbakhun menambahkan, situasi keuangan saat ini tentu berpengaruh pada APBN 2017. Kemendagri tak terlepas dari itu. ''APBN 2017 tak bisa dilepaskan dari APBN Perubahan 2016 dan realisasi penyerapan anggaran Kemendagri di APBN 2015,'' ujarnya.
Lebih lanjut Misbakhun mengkhawatirkan pemangkasan anggaran Kemendagri berimbas pada kinerja. Sebab, Kemendagri punya program nasional unggulan.
Sorotan politisi Golkar ini mengarah kepada program pembinaan pemerintah desa. Semula anggarannya dalam APBN 2016 dipatok Rp 1,06 triliun. Namun, dalam APBN Perubahan turun drastis menjadi Rp 300 miliar. Anehnya, di pagu indikatif justru naik menjadi Rp 800 miliar.
''Habis diturunkan drastis, tapi dinaikkan jadi dramatais. Saya mau tanya ke penyusun anggaran ini, bagaimana mungkin dipotong begitu banyak, tapi lalu dinaikkan begitu drastis?'' ucapnya.
Misbakhun juga tak alpa menyorot anggaran untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Tjahjo selaku Mendagri. Sebab, BNPP yang tugasnya mengkoordinasikan semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal perbatasan, punya anggaran untuk dukungan sekretariat saja mencapai Rp 63 miliar.
''Itu untuk apa? Atau negara kita sedang sengketa? Kalau negara kita sengketa, apa seperti itu? Lalu bagaimana di Kemlu? Kalau anda (Kemendagri) sekadar ikut, apa sebesar itu anggarannya?'' katanya.
