DPR Nilai Paket Kebijakan Ekonomi Belum Efektif

Rabu , 25 May 2016, 07:27 WIB
(dari kiri) Presiden Joko Widodo, dan Kepala BKPM Franky Sibarani saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-12 di depan petinggi media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4).  (Republika/Wihdan)
Foto: Republika/ Wihdan
(dari kiri) Presiden Joko Widodo, dan Kepala BKPM Franky Sibarani saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-12 di depan petinggi media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menilai, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum berjalan maksimal.

"Sampai dengan sekarang indeks tendensi bisnis belum membaik, pertumbuhan ekonomi masih jauh dibandingkan dengan target APBN 2016," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (24/5).

Selain itu, ia mengatakan penerimaan negara perpajakan juga sangat jauh dan menunjukkan terjadinya kelesuan denyut aktivitas ekonomi.

"Global competitiveness index negara kita menurun. Semua menunjukan belum efektifnya (paket) kebijakan-kebijakan tersebut. Apalagi kebijakan ekonomi tersebut nyicil bahkan sampai saat ini sudah mau yang ke-13," ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting segera dilakukan ialah penyesuaian target penerimaan negara 2016. Ia menilai publik pelaku bisnis dan pasar meragukan keandalan dan kredibilitas APBN 2016. Ia menuturkan, sinyal keraguan dari pelaku bisnis dan pasar sudah terlihat sejak APBNP 2015.

"Pemerintah harus membuat RAPBN 2017 yang kredibel dan meyakinkan publik pelaku ekonomi dan pasar," ungkapnya.

Ia meminta pemerintah juga menguatkan komitmen pemberatasan korupsi, penegakan hukum, kepastian hukum, membangun kepercayaan publik pelaku ekonomi dan pasar, serta menjaga stabilitas politik, keamanan, dan pertahanan.