DPR Ragukan Voucer Pangan Gantikan Peran Raskin

Rabu , 18 May 2016, 17:30 WIB
Pekerja memeriksa beras miskin (raskin) di bak truk di area gudang Bulog Divre Serang, Banten, Jumat (22/4).
Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Pekerja memeriksa beras miskin (raskin) di bak truk di area gudang Bulog Divre Serang, Banten, Jumat (22/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengkhawatirkan rencana penghapusan raskin dan pemberlakuan voucer pangan pada 2017. Sebab, raskin selama ini telah berhasil menstabilkan harga pangan dan menjamin sirkulasi pasokan dan pengeluaran pangan tetap aman dan stabil.

"Voucer pangan, kalau dia ingin geser peran Bulog, ini mustahil, masih mentah, tidak akan bisa menstabilkan harga," kata dia dalam Bincang-Bincang Agribisnis (BBA), Rabu (18/5).

Posisi Bulog saat ini, lanjut dia, hanya mampu mempersiapkan delapan hingga sembilan persen ketahanan pangan selama bertahun-tahun dan harga pangan masih terkadang bergejolak. Ia pun meragukan sistem voucer yang belum jelas arah distribusi jaminan solusinya.

Kantor Presiden Berencana Hapus Raskin di 2017

Daripada menghapus raskin, Herman lebih sepakat jika pemerintah memberlakukan sistem voucer di wilayah-wilayah tertentu saja, yakni wilayah Indonesia yang masyarakatnya tidak menjadikan beras sebagai makanan pokok. "Voucer akan membuat diversifikasi, misalnya untuk masyarakat tertentu yang makan sagu atau singkong," ujarnya. Selebihnya, sistem penyaluran raskin harus dibenahi agar meminimalkan segala penyimpangan.

Deputi III Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari menekankan pentingnya peran voucer pangan dalam membenahi pola distribusi pangan bagi masyarakat tidak mampu. "Lagi pula, dalam riset, hal yang efektif dalam mengatrol pertumbuhan ekonomi itu adalah bantuan langsung tunai," ujarnya.

Sumber dana voucer akan diperoleh dari pengalihan dana raskin sebesar Rp 21 triliun di 2017. Sedangkan, pelaksana penyaluran voucer dan nominal uang di dalam voucer akan dirumuskan lebih lanjut oleh tim.

Ia mengakui, memang ada kekhawatiran soal ancaman ketidakstabilan harga ketika penghapusan raskin diberlakukan. Oleh karena itu, saat ini segala persiapan tengah dilakukan dengan segenap koordinasi lintas kementerian. Semuanya dilakukan dengan niat baik menyalurkan pangan tepat sasaran bagi masyarakat miskin. "Meski tetap kita mengakomodasi segala masukan," tuturnya.