Begini Penilaian Komisi II DPR terhadap Menteri Yuddy

Selasa , 20 Oct 2015, 21:56 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi di dampingi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Rabu (22/7).
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi di dampingi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Rabu (22/7).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi II DPR RI menilai kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi selama setahun terakhir spektakuler dan mungkin tidak bisa dilakukan menteri lainnya.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan, MenPAN-RB dihadapkan dengan berbagai persoalan. Sebut saja e‎fisensi anggaran, soal penetapan lebih luas tentang birokrasi itu sendiri. Belum lagi penataan administrasi birokrasi yang sangat berat.

"Namun, Menteri Yuddy bisa menyelesa‎ikan masalah itu perlahan-lahan. Memang keberhasilan Pak Yuddy ini tidak langsung terlihat sekarang, tapi akan tampak di masa berikutnya," kata Rambe di Gedung Senayan, Selasa (20/10).

Kebijakan nyata yang sangat dirasakan adalah penyelesaian honorer K2, penanganan bidan PTT, pembenahan administrasi kepegawaian.

"Memang masih ada banyak PR yang harus dikerjakan Menteri Yuddy seperti penyelesaian PP turunan UU ASN, dan lainnya. Namun secara pribadi, saya menilai kinerja Menteri Yuddy cukup baik dan berhasil dalam penataan manajemen birokrasi,"‎ beber politikus Golkar ini.

Anggota Komisi II dari F-PDIP Arteria Dahlan melihat tolok ukur MenPAN RB  dari kebijakan mengangkat honorer K2 dan bidan PTT.

‎"Saya katakan, MenPAN-RB paling sering cuci piring. Di tengah banyaknya tekanan, beliau mampu menuntaskan masalah satu per satu. Saya yakin, tidak ada menteri yang bisa seberani Pak Yuddy dalam menuntaskan masalah kepegawaian di republik ini," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II Lukman Eddy bersikap lain. Politikus PKB ini hanya memberikan saran agar Menteri Yuddy fokus menyelesaikan honorer K2, menertibkan assesment pejabat eselon I di kementerian/lembaga yang kacau balau, serta memperbaiki mesin birokrasi yang masih lamban.

"Saya hanya ingin menyarankan Menteri Yuddy melakukan tiga hal tersebut karena ketiganya memberikan sumbangan atas melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kalau ketiganya bisa‎ diperbaiki, program Nawa Cita Presiden Jokowi bisa tercapai," bebernya.