Indonesia Jadi Penengah Sidang APA Soal Israel

Kamis , 20 Aug 2015, 14:57 WIB
Teguh Juwarno
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Teguh Juwarno

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parlemen Indonesia akhirnya menjadi penengah dalam sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) yang membahas kecaman pada Israel. Dalam sidang komisi ekonomi yang membahas pengentasan kemiskinan di Asia itu, delegasi Palestina ngotot memasukkan poin kecaman pada Israel atas tindakannya yang dinilai memiskinkan Palestina.

Pimpinan sidang APA, Teguh Juwarno mengingatkan pada seluruh delegasi bahwa pembahasan di sidang komisi ini soal ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kalau draf usulan dalam sidang APA mengakomodir persoalan khusus di satu negara, maka negara Asia lainnya juga akan menuntut hal yang sama.

“Memahami apa yang disampaikan delegasi Palestina, tapi usulan tersebut lebih tepat dibahas oleh komisi politik,” kata Teguh saat memimpin sidang APA di Hotel Intercontinental Jakarta, Kamis (20/8).

Delegasi Indonesia, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo akhirnya mengajukan usulan penengah dengan draf mengakui semua tindakan agresi dan ketidakadilan yang menghambat pembangunan dan meningkatan kemiskinan tidak dapat diterima. Hal itu dinilai lebih dapat mengakomodir usulan dari delegasi Palestina yang merasa dimiskinkan oleh Israel, namun tetap dapat mengakomodir negara di Asia lainnya.

Menurut Rahayu, usulan Indonesia ini dinilai lebih relevan tanpa menghilangkan simpati negara Asia pada Palestina. Indonesia, kata politikus partai Gerindra ini, bukan tidak setuju dengan usulan Palestina. Indonesia selalu mendukung Palestina dalam kemerdekaannya. Namun, dalam sidang ini, harus sesuai konteks yang dibahas soal ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. “Jadi draf ini harus bisa di-apply di negara manapun di Asia, jalan tengahnya soal pengertian lewat kata-kata di draf,” kata dia kepada Republika Online.

Rahayu menambahkan, usulan Indonesia akhirnya disetujui oleh seluruh delegasi bahkan oleh delegasi Palestina sendiri. Yaitu, mengakui semua tindakan agresi dan ketidakadilan yang menghambat pembangunan dan meningkatkan kemiskinan tidak dapat diterima seluruh negara di Asia.