Kamis, 18 Ramadhan 1440 / 23 Mei 2019

Kamis, 18 Ramadhan 1440 / 23 Mei 2019

Calon Hakim Agung Usulan KY Dinilai Jauh dari Kriteria

Jumat 23 Mar 2018 13:09 WIB

Red: Gita Amanda

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyesalkan Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) jauh dari kriteria Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyesalkan Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) jauh dari kriteria Komisi III DPR RI.

Foto: DPR RI
KY mempunyai kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan rekrutmen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyesalkan Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) jauh dari kriteria Komisi III DPR RI. Padahal KY mempunyai kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi hakim dan mempunyai tugas penting mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan perundang-undangan hukum negara dan keadilan.

“Tapi faktanya, Calon Hakim Agung yang diusulkan KY dari segi kualitasnya, bobot keahliaan hukumnya masih belum memenuhi harapan. Sangat jauh dari kriteria Komisi III. Komisi III selalu disalahkan, kenapa hakim agung itu buruk-buruk, padahal kita dapat calon dari KY,” ujar Arteria saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Yudisial di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3 ) lalu, seperti dalam siaran persnya.

Arteria juga mengkritisi KY yang terkesan tidak pro-aktif dalam mencari putra-putri terbaik bangsa sebagai Calon Hakim Agung yang potensial. “Kenapa KY terkesan malas dan tidak pro-aktif untuk mencari putra putri terbaik yang berpotensial. Kesannya yang jadi Calon Hakim Agung itu orang-orang kaya, di sini saya juga melihat subjektifitas KY sangat berpihak” tegasnya.

Politikus F-PDI Perjuangan ini juga menyoroti perilaku hakim yang banyak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY menurutnya, mewujudkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sebab K mengawasi hakim, menjaga, preventif, menegakkan.

Mengenai pengawasan terhadap perilaku hakim berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 20 tentang Komisi Yudisial, Arteria mempertanyakan bagaimana prosedur KY menerima laporan masyarakat. “Laporan masyarakat yang bagaimana untuk ditindaklanjuti KY, laporan masyarakat tertentukah atau semua lapisan masyarakat. Bagaimana juga verifikasi, klarifikasi dan investigasi yang dilakukan, sehingga itu menjadi laporan dugaan yang tidak terpenuhi dan tidak diproses,” ujarnya menyesalkan.

Selain itu, Arteria juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan investigasi terhadap hakim dan pengadilan yang terindikasi melakukan pungutan secara nyata. Ia ingin investigasi, apakah ada indikasi  jual beli perkara?

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler