Kamis, 5 Zulhijjah 1439 / 16 Agustus 2018

Kamis, 5 Zulhijjah 1439 / 16 Agustus 2018

DPR Sebut Ada Dua Kendala Bandara Depati Amir

Jumat 12 Mei 2017 14:22 WIB

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Ilham

Bandara Depati Amir.

Bandara Depati Amir.

Foto: Wikimedia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Komisi V DPR RI melakukan peninjauan terkait persoalan infrastruktur dan transportasi saat kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedatangan Tim Kunker Komisi V DPR di Bandara Depati Amir di sambut langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kadis PUPR, dan Kadis PRKP.

Salah satu anggota Tim Kunker Komisi V, Ridwan Bae mengatakan, terkait dengan keberadaan bandara baru di Bangka Belitung ada dua catatan penting yang menjadi prioritas, yaitu kenyamanan dan keamanan. Kedua persoalan tersebut bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan menjadi salah satu tolok ukur bagi kemajuan perhubungan.

"Masalah kenyamanan dan keamanan menjadi skala prioritas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat luas," ujar Ridwan dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (12/5).

Politisi Golkar ini menambahkan, sarana dan prasana yang ada di bandara saat tersebut sudah baik dan diharapkan menjadi bandara yang bertaraf internasional. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung menjadi maju dan pada gilirannya pembangunan di semua sektor semakin cepat tumbuh.

Ridwan menjelaskan, dalam kunjungannya, Tim Komisi V DPR melihat kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan mengunjungi Nam Flying School, sekolah penerbangan yang ada di Babel untuk melakukan audiensi dengan pimpinan perusahaan. President Director NAM Flying School, Fandi Lingga mengharapkan pemerintah mempermudah lembaga pendidikan ini karena tujuannya membantu pemerintah untuk bisa menghasilkan pilot-pilot berkualitas.

Fandi menyampaikan, kendala yang dihadapi dan menyampaikan terima kasih karena Tim Komisi V telah datang melihat dan mendengar langsung keluh kesah. Secara teknis tidak terkendala, namun secara alam, sangat tergantung pada cuaca (hujan, awan, asap) yang berpengaruh pada masa pendidikan antara 10-12 bulan.

"Jangan sampai pihak asing yang berkuasa di NKRI ini. Kita maunya mendidik anak bangsa, bahwa akhirnya pilot yang terbang di Indonesia itu adalah semua orang Indonesia," ujar Fandi, Jumat (12/5).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Fary Djemy Francis sempat mencoba simulator di Sekolah Penerbangan (Flying School) Pangkalpinang. Selain memastikan aspek keselamatan dan keamanan demi mendorong zero accident penerbangan nasional, juga sekaligus memastikan aspek peningkatan SDM calon pilot.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA