REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) M. Misbakhun mengatakan, usulan Dana Program Aspirasi Dapil ke dalam RAPBN 2016 merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pemerataan pembangunan nasional.
Dalam program yang merupakan bagian dari UP2DP ini, setiap anggota dewan dapat mengusulkan program pembangunan di daerah pemilihan dengan dana Rp 20 miliar per tahun per anggota.
"Dengan adanya program pembangunan yang diusulkan oleh anggota DPR di daerah pemilihannya tersebut maka diharapkan penyebaran dan pemerataan pembangunan dan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa lebih menyebar merata ke seluruh pelosok tanah air," kata Misbakhun, Selasa (9/6).
Misbakhun mengatakan program tersebut diusulkan setelah para anggota dewan kerap melihat langsung soal belum meratanya pembangunan selama masa reses. Selalu ada titik-titik wilayah dati satu daerah yang tak tersentuh. Dalam konteks itulah Parlemen bisa berperan memastikan anggaran pembangunan memang menyentuh semua titik.
Lewat program itu pula para anggota dewan dapat benar-benar mengerjakan tugas pengawasanya dengan baik. Para anggota dewan akan dipaksa berperan serta dan berpartisipasi aktif mengawal program tersebut.
"Mekanisme dan tata caranya sedang disiapkan oleh DPR melalui Tata Tertib DPR dan Peraturan DPR," jelasnya.
Dalam pelaksanaanya haruslah didasarkan pada proposal masyarakat yang masuk ke anggota DPR. Mekanisme pengajuan dari anggota tersebut juga harus dengan persetujuan fraksi masing-masing dari anggota DPR.
"Akan dipastikan bahwa anggota dewan sama sekali tidak akan menyentuh uang dan pelaksanaan program secara teknis," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis.
