Norwegia Serahkan Surat Pengakuan Diplomatik ke Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Norwegia menyerahkan surat diplomatik ke perdana menteri Palestina sebagai langkah terakhir untuk mengakui negara Palestina. Langkah simbolis ini tampaknya membuat marah Israel.

Norwegia, Irlandia, dan Spanyol berjanji mengakui negara Palestina dalam langkah historis yang semakin mengisolasi Israel di panggung internasional. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menyerahkan surat diplomatik itu ke Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Brussels.

Dalam kunjungannya ke Eropa untuk menarik dukungan ke Palestina, Mustafa juga bertemu menteri-menteri luar negeri dan pejabat tinggi Uni Eropa. Norwegia bukan bagian dari Uni Eropa.

Langkah diplomatik Norwegia, Irlandia dan Spanyol disambut baik pejabat-pejabat Palestina yang selama puluhan tahun berjuang untuk mendirikan negara di Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Daerah-daerah yang diduduki Israel usai perang 1967.

"Pengakuan ini sangat berarti bagi kami, ini hal terpenting yang biasa dilakukan siapa pun bagi rakyat Palestina. Ini hal besar bagi kami," kata Mustafa, Ahad (26/5/2024).

Pengakuan resmi Norwegia, Irlandia dan Spanyol dijadwalkan Selasa (28/5/2024) mendatang. Tiga negara itu memiliki hubungan baik dengan Israel dan Palestina tapi juga sudah lama mengadvokasi pendirian negara Palestina.

Sebanyak 140 negara atau lebih dari dua pertiga anggota PBB mengakui negara Palestina. Tapi mayoritas 27 negara anggota Uni Eropa belum. Beberapa negara anggota mengatakan mereka akan mengakuinya bila kondisinya sudah tepat.

Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris mendukung pendirian negara merdeka Palestina berdampingan dengan Israel. Tapi hal itu harus dihasilkan lewat negosiasi.

Belgia yang saat ini memegang presidensi Uni Eropa mengatakan semua sandera Israel yang ditawan Hamas harus dibebaskan dan perang di Gaza harus diakhiri terlebih dahulu. Beberapa pemerintah mendukung inisiatif baru menuju solusi dua negara, 15 tahun setelah negosiasi antara Israel dan Palestina untuk mencapai hal itu mengalami kegagalan.

Penyerahan surat diplomatik ini dilakukan dua hari setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel menghentikan operasi militernya di Rafah. Langkah lain yang mengisolasi Israel.

Beberapa hari sebelumnya Jaksa Mahkamah Pidana Internasional meminta surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant serta tiga petinggi Hamas.  

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel yang dimulai tujuh bulan lalu sudah menewaskan 35 ribu lebih rakyat Palestina. Serangan dan pembatasan ruang gerak yang diterapkan Israel juga memicu krisis kemanusiaan dan kelaparan.