Mengapa Israel, Arab Saudi, dan Mesir Takut dengan Gerakan Hamas?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Seperti ditulis The Economist (19/12/92), Israel, PLO, Arab Saudi, dan Mesir, kini sama-sama takut menghadapi kebangkitan ''fundamentalisme'' Islam. Mengapa? 

''Islam verus Israel''. Itulah salah satu judul berita majalah The Economist yang melaporkan peristiwa pendeportasian lebih dari 400 warga Palestina aktivis Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiya, Gerakan Perlawanan Islam) oleh pemerintah Israel, 17 Desember lalu 1993. 

Sebelumnya, Tel Aviv menangkap sekitar 1.200 aktivis Hamas yang dituduh telah menculik dan menewaskan lima serdadu Israel. Serdadu Israel terakhir yang diculik dan dieksekusi adalah Sersan Mayor Nissim Toledano. Ia dieksekusi oleh milisi Qassam, sayap militer Hamas, setelah Tel Aviv menolak membebaskan Syekh Ahmad Yasin (pendiri dan pemimpin spiritual Hamas).

Peristiwa pendeportasian warga Palestina itu dengan segera mendapat liputan luas dari berbagai media massa internasional. Dan, secara tidak langsung, mengangkat kembali nama kelompok Hamas. 

Bermula dari Ikhwanul Muslimin Dua gerakan Islam besar yang aktif di daerah-daerah pendudukan adalah Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Jihad Islam (IJM, Islamic Jihad Movement), keduanya mendapat dukungan luas di Gaza.

Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, popularitas dan pengaruh gerakan Islam meningkat, baik di Gaza maupun Tepi Barat, sejalan dengan kecenderungan serupa di negara-negara Islam Timur Tengah, berkaitan dengan kemenangan revolusi Islam di Iran (lihat, Helena Cobban, ''The PLO and the Intifada', The Middle East Journal, Spring 1990).

Ikhwan didirikan di Kairo pada 1928. Ketika pecah perang Arab-Israel 1948, banyak anggota Ikhwan bergabung dengan pasukan Arab. Sesudah perang usai, sebagian dari mereka tetap tinggal di Gaza dan membangun jaringan di kalangan penduduk lokal.

Yang menarik, sebagian warga Gazay yang direktur atau bekerjasama dengan Ikhwan, kemudian justru jadi pemimpin gerakan komunis lokal, dan sebagian lagi ikut membentu organisasi Al-Fatah yang nasionalis-sekuler (lihat bagan). Tapi sebagian besar masih tetap setia pada induk organisasi Ikhwan di Mesir, dan lebih memusatkan kegiatannya di bidang sosial dan pendidikan.

Berbagai publikasi terbitan Ikhwan secara konsisten menekankan bahwa seluruh wilayah Palsetina termasuk Israel kini merupakan tanah Islam (an Islamic Land), dan tak satu inci pun boleh diberikan apda kaum Yahudi. Bagi mereka hanya ada satu jalan untuk merebut kembali wilayah Palestina, yaitu jihad. Mereka juga menentang bentuk-bentuk sekuler nasionalisme Palestina.

Akhir 1970-an dan awal 1980-an terjadi sejumlah konflik (politik maupun fisik) antara Ikhwal dan kaum nasionalis-sekuler, termasuk dalam memperebutkan kursi lembaga-lembaga sosial dan kemahasiswaan di sejumlah universitas di Gaza.

Pada 1979, para pemimpin Fatah dikabarkan bertanggungjawab atas meningkatnya tentangan terhadap Ikhwan, dengan mendukung Gerakan Jihad Islam (IJM) yang memisahkan diri dari Ikhwan pertengahan 1960-an. Pemimpin IJM, Shaiykh Abdul Aziz, juga dosen di Universitas Islam Gaza, ditahan pada 15 November 1987 dan dideportasi ke Lebanon.

Kendati tak sejalan dengan Fatah, IJM masih bisa bekerjasama dengan kelompok nasionalis-sekuler itu, bahkan pertengahan IJM dan Ikhwan jauh lebih tajam. Ini misalnya nampak dari kesediaan IJM masuk dalam UNL (Unified National Leadership of the Uprising).

UNL yang dibentuk beberapa hari sesudah terjadinya intifada, terdiri dari: Fatah, PFLP (Popular Front or the Liberation of Palestine), DFLP (Democratic Front for the Liberation of Palestine), PCP (Palestine Communist Party) dan IJM. Tujuan utama pembentukan UNL untuk mengkoordinasikan intifada, yang berkobar sejak 9 Desember 1987.

Salah seorang pemimpin IJM di Gaza, Juli 1989, mengatakan bahwa antara uNL dan kelompoknya tak ada perbedaan dalam hal perlunya koordinasi untuk meneruskan intifada. Tetapi IJM, katanya, akan berjuan gmelawan PLO dengan cara-cara demokratis sesudah terbentuknya negara Palestina. Ia menggambarkan dua tujuan IJM.

Pertama, tujuan jangka pendek. Yaitu, mengeliminir pendudukan Israel dan mendirikan ''negara mini'' Palestina di wilayah pendudukan. Karena itu IJM bisa bekerjasama dengan PLO dan PFLP yang ultranasionalis. Kedua, tujuan jangka panjang, mendirikan sebuah negara Islam di seluruh tanah Palestina (termasuk Israel sekarang).

Hamas dan Intifada Berbeda dengan IJM, Ikhwan pada awalnya tak mau terlibat intifada dan tak bersedia menjalin kerjasama dengan kaum nasionalis-sekuler. Tapi pada Agustus 1988, Shaykh Ahmad Yasin, mengumumkan pembentukan Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya), sebuah organiasi baru untuk menggantikan Ikhwan, dan yang akan mengambil peran lebih aktif dalam intifada.

Pembentukan Hamas juga untuk menentang klaim sepihak PLO atas kepemimpinannya dalam intifada. Hamas yang memusatkan kegiatannya di masjid-masjid, sekolah dan universitas bertujuan membentuk basis politik dan keagamaan di kalangan kaum muda Palestina sebagai alternatif bagi gerakan nasionalis sekuler PLO. Bagi mereka ideologi (nasionalisme-sekuler) PLO sudah bangkrut. Hamas mencita-citakan berdirinya sebuah negara Islam Palestina. 

Pendiri Hamas, Shaykh Yassin (lahir di desa Jora pada 1936), adalah salah seorang tokoh lkal Ikhwan yang sangat berpengaruh. Ia juga pendiri Islamic Centre di Gaza, pada 1973. Sebelum dipenjara hukuman seumur hidup oleh Israel pada Mei 1989 (dituduh terlibat pembunuhan dua serdadu Israel), Shaykh Yassin pernah ditahan 45 hari oleh pemerintah Mesir karena aktivitasnya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin.

Pada 1984, untuk pertama kalinya ia ditahan penguasa Israel. Ia dihukum 13 tahun penjara, tapi kemudian dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tawanan perang antara Israel dan Ikhwan.

Dewan ini Hamas merupakan kelompok Islam ''fundamentalis'' terkuat di Tepi Barat maupun Gaza. Hamas mempunyai sayap militer bernama Qossam, yang diambil dari nama salah seorang pemimpin revolusi Palestina pada 1930-an, Izz al-Din al-Qassam. Pada September 1988, Hamas mengeluarkan piagam 40 halaman yang berisi program dan pandangan mereka tentang pemecahan masalah Palestina.

Hamas menempatkan perjuangan Palestina dalam konteks gerakan pembebasan Pan-Islam (Pan-Islamic Liberation Movement). Isu pembebasan Palestina harus dikaitkan dengan tiga lingkaran: Palestina, Arab, dan Islam. Untuk itu semangat jihad harus disebarluaskan di kalangan umat Islam. Karenanya, mereka percaya masalah Palestina hanya bisa dipecahkan jika seluruh umat Islam terlibat dalam jihad melawan kaum Zionis.

Tokoh Hamas Shaykh Bassam Jarrar, yang juga seorang intelektual Muslim dan dosen muda yang kharismatik di Tepi Barat, mengatakan bahwa keputusan untuk ambil bagian dalam intifada merupakan hasil perdebatan dalam tubuh Ikhwan, apakah mereka harus menunggu berdirinya sebuah negara Islam, atau harus melibatkan diri dalam konfrontasi langsung dengan Israel.

Ia mengatakan, para pemimpin tertinggi Ikhwan yang berbasis di Kairo masih menempatkan partisipasi Hamas dalam intifada, esbagai bagian dari kerangka perjuangan Ikhwan secara keseluruhan. Menurutnya, Ikhwan memandang intifada sebagai satu cara memobilisr massa untuk membentuk ''gerakan jihad'' (j'il jihad), salah satu program Ikhwan.

Sebagian besar program Hamas paralel dengan program Unl, kendati ada pula yang berbeda. Seperti UNL, misalnya, Hamas menyusun jadwal tetap bagi pemogokan umum. Tetapi, beda dengan UNL, Hamas justru cenderung tidak melibatkan para pelajar dalam aksi pemogokan, karena dapat merugikan pendidikan mereka.

Dalam hal ini Hamas lebih mendapatkan dukungan masyarakat di daerah pendudukan. Berbeda dengan PLO, Hamas menolak segala bentuk kompromi dengan Israel. Karena itu, Hamas menentang Konferensi Madrid dukungan AS (30 Oktober-November 1991) yang kini menemui jalan buntu. Sebaliknya, sejumlah tokoh Hamas ikut berpartisipasi dalam Konferensi Teheran dukungan Iran (19-22 Oktober 1991) yang sering disebut sebagai ''tandingan'' bagi Konferensi Madrid.

*Naskah Riza Sihbudi, tayang di Harian Republika 1993.