Draf Resolusi DK PBB Soal Gaza Rancangan AS Diveto Rusia, China
China sebut draf itu memungkinkan pembunuhan berkelanjutan terhadap rakyat Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia dan China pada Jumat (22/3/2024) memveto draf resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang dirancang oleh AS, yang dianggap tidak secara tegas menuntut gencatan senjata di Gaza. Sebelas anggota DK PBB mendukung resolusi itu, tiga menolak dan satu lainnya abstain.
Draf tersebut "menyatakan pentingnya gencatan senjata segera dan berkelanjutan", tetapi tidak secara tegas menuntutnya. Rancangan itu juga "mendukung dengan tegas upaya diplomasi internasional yang sedang berlangsung" guna menjamin gencatan senjata yang memungkinkan pembebasan semua warga yang masih disandera.
Selain itu, draf itu mengutuk "semua tindakan terorisme", termasuk serangan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023. Rusia mengkritik rancangan resolusi itu atas kegagalannya menuntut gencatan senjata secara tegas di Gaza.
Perwakilan Rusia di PBB mengatakan pada Kamis bahwa draf itu mengandung "semua distorsi masa lalu dan 'kecaman' sepihak yang tidak dapat diterima". Itu dinilai mewakili "penipuan standar Amerika".
"Draf resolusi terkait Gaza yang diusulkan AS di Dewan Keamanan (DK) PBB tidak dapat diterima karena memungkinkan pembunuhan terhadap warga Palestina terus terjadi," kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun pada Jumat.
"Rancangan AS itu, sebaliknya, menjadi prasyarat bagi gencatan senjata, yang sama saja dengan memberi lampu hijau bagi kelanjutan tindakan pembunuhan, yang tidak bisa diterima," kata dia.
Zhang mengatakan bahwa draf resolusi itu sangat berat sebelah. Draf tidak secara tegas menyatakan penentangan terhadap rencana Israel menggelar operasi militer di Rafah, Jalur Gaza.
Sebelumnya pada hari yang sama, DK PBB melakukan pemungutan suara bagi rancangan resolusi itu, yang kemudian diveto oleh Rusia, China, dan Aljazair. Ketiga negara itu menilai seruan gencatan senjata dalam resolusi tersebut tidak efisien.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan negaranya tidak menoleransi seruan gencatan senjata yang tidak ada artinya. Dia menilai seruan gencatan senjata dalam resolusi itu adalah penipuan yang dilakukan oleh AS.