TPN Ganjar-Mahfud Klaim Temukan Ribuan Pelanggaran Pemilu
Todung Mulya Lubis mendatangi kantor Bawaslu RI menyerahkan pelanggaran Pemilu 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat Selasa (6/2/2024). Kedatangan TPN Ganjar-Mahfud itu untuk menyampaikan masifnya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengeklaim, terdapat ribuan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu 2024. Namun, ia sadar tak semua pelanggaran itu bisa diproses oleh Bawaslu. "Ini kan bisa betul konkret, spesifik, baru bisa diproses," kata Todung di Kantor Bawaslu, Selasa.
Todung menjelaskan, pelanggaran umum terjadi di banyak tempat. Contohnya, pembagian bantuan sosial (bansos) yang cenderung dipolitisasi. Namun, ia mengakui, tak mudah untuk mendapatkan bukti terkait pelanggaran tersebut.
"Namun, kecenderungan penyaluran bansos yang menguntungkan paslon tertentu itu bisa kita lihat dan kita bisa baca," kata Todung.
Dia khawatir ketika hal itu dibiarkan, ada persepsi bahwa ada keberpihakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Di sisi lain, sambung dia, tugas penyelenggara pemilu juga menjadi dipertanyakan.
Todung menyampaikan bahwa proses pemilu itu tidak kalah penting dari hasil akhir. Artinya, proses pemilu itu bukan semata-mata soal perolehan suara. "Soal proses juga mesti berintegritas, itu yang paling penting," kata eks dubes RI untuk Norwegia tersebut..
Minta Bawaslu berintegritas...
Todung Mulya Lubis melanjutkan, kedatangannya ke Bawaslu bukan hanya untuk silaturahum, melainkan juga untuk bertukar informasi dan mengingatkan penyelenggara pemilu. Pasalnya, pelaksanaan pemilu 2024 tinggal menghintung hari.
Karena itu, Bawaslu harus memiliki komitmen menjaga pemilu berlangsung jujur dan adil. "Kami bersyukur bawaslu menyadari itu dan mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan pemilu, dan pilpres yang berhasil jujur dan adil," kata Todung saat ditemui di Kantor Bawaslu, Selasa.
Dalam pertemuan itu, TPN juga mengingatkan Bawaslu akan masifnya pelanggaran saat penyelenggaraan pemilu. Tak hanya itu, intervensi kekuasaan juga dinilai banyak terjadi selama proses pemilu 2024 berlangsung.
MenurutTodung, saat ini muncul persepsi bahwa Pemilu 2024 kemungkinan akan penuh dengan kecurangan. Dia menilai, persepsi itu harus dilawan, bukan dengan membangun persepsi yang lain, melainkan dengan menyelenggarakan pemilu yang benar-benar jujur dan adil.
"Dan kita minta Bawaslu untuk betul-betul bersikap tegas, tidak ambigu, profesional, tidak menguntungkan satu kelompok atau satu paslon. Kalau bawaslu melanggar itu maka, kita akan mendapatkan pemilu dan pilpres dan cacat," kata Todung.
Menurut Todung, pemerintah juga tidak boleh mengintervensi kinerja Bawaslu dan KPU. "Ini tantangan buat kita semua, ujian buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa lulus," ujar Todung.