Kiai Marsudi Syuhud: Awasi Terus Perjalanan Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga tokoh Nahdlatul Ulama, KH Marsudi Syuhud, masyarakat perlu ikut serta dalam mengawasi proses perjalanan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan setelah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID), termasuk Kiai Marsudi, menyampaikan seruan terkait Pemilu 2024 di Grha Oikoumene, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Kiai Marsudi menekankan, siapapun yang terpilih, seluruh lapisan masyarakat harus menghormatinya. Namun, dia menambahkan, kalau ternyata masih belum puas, maka masyarakat dapat menggunakan jalur hukum. 

"Kalau sudah ada yang terpilih maka hormati. Kalau masih belum puas, ada jalur hukum. Serahkan ke hukum. Maka masyarakat diminta untuk memonitor, untuk menjaga, untuk terus-menerus mengawasi perjalanan Pemilu ini. Jika masuk sampai perjalanan hukum pun masyarakat harus ikut mengawasi," tuturnya.

Dia juga menyebut, seruan Pemilu damai yang disampaikan oleh FPID ini di antaranya adalah untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan selama berlangsungnya Pemilu 2024. Termasuk menyadarkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan.

"Kalau nanti chaos, di sinilah kita berdiri untuk mengantisipasi itu. Menyadarkan masyarakat supaya tidak mau kalau dibawa untuk chaos, karena sadar bahwa bangsa ini jangan sampai terpecah-belah. Saya yakin ini akan terkontrol dan akan bisa sadar bersama-sama," tuturnya.

Kiai Marsudi menambahkan, seruan Pemilu damai ini juga untuk memperingatkan para elite untuk tidak membawa masyarakat ke dalam kekacauan.

Baca juga: Sebutan Istri Nabi Nuh, Luth, Nabi Adam, dan Muhammad SAW Beda dalam Alquran, Mengapa?

"Kita masing-masing punya umat. Kalau umatnya nanti bersatu, nggak ikut meladeni pihak yang membawa chaos, meskipun itu pejabat tinggi, tokoh tinggi maupun elite, saya yakin mereka akan ikut masyarakat yang banyak. Di sinilah letaknya, bahwa moral dan kesadaran tidak emosional itu agar terus terjaga oleh kita. Karena kami berharap ujungnya ingin damai. Lha wong cuma pilihan. Kalau dipilih ya sudah," katanya.

Romo kardinal Ignatius Suharyo dari Keuskupan Agung Jakarta, mengatakan bahwa komunitasnya ini tidak berpihak kepada salah satu paslon. Pihaknya hanya menyerukan persatuan, apapun keadannya.

 "Kami katakanlah para pemimpin, komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada di tataran moral," ucapnya.

Dirinya menyebut siapapun pemimpin yang nantinya terpilih, dan diputuskan oleh lembaga berwenang, harus diterima. Jangan sampai ada yang terpancing oleh provokasi yang ada.

"Kalau nanti siapapun yang terpilih, dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya musti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan," sebutnya. Berikut 5 poin isi deklarasi yang dibacakan:

1. Menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Memilih yes!, Golput no!

2. Menentukan pilihan dengan jiwa bebas merdeka sesuai suara hati nurani sendiri. Abaikan semua rayuan, bujukan, bisikan, ajakan, tekanan dan atau ancaman. Ikuti suara hati nurani, yes! Bujukan dan kntimidasi no!

3. Ikut aktif menjaga dan mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berlangsung sesuai asas luber, jurdil, sehingga pemilu berlangsung aman, damai, dan bermartabat. Pemilu damai, luber jurdil yes! Pemilu curang no!

4. Tajamkan nalar dan suara hati. Jangan memilih mereka yang bertentangan dengan dan atau melanggar prinsip luber dan jurdil. Dukung calon yang bermartabat menjunjung prinsip luber dan jurdil. Pilih yang bermartabat, yes! Yang tidak bermartabat, no!

5. Jaga dan junjung tinggi persatuan di atas perbedaan pilihan. Persatuan bangsa, yes! Perpecahan, no!

6. Ingatkan seluruh anggota keluarga, sanak-saudara, kawan dan sahabat bahwa pemilu adalah momen penting bagi masa depan bangsa dan negara kita. Maka gunakan hak kita dengan sebaik-baiknya secara merdeka tapa perlu memusuhi mereka yang berbeda pilihan. Meski berbeda tetap saudara, yes! Indonesia Jaya, Yes, yes, yes!

Adapun yang tergabung dalam FPID ialah tokoh-tokoh lintas agama. Di antaranya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Marsudi Syuhud, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom (Ketum PGI), Romo Kardinal Ignatius Suharyo dari Keuskupan Agung Jakarta, Ketua Umum Parasida Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Permabudhi Prof Dr Philip K Wijaya, Ketua Umum Matakin Xueshi Budi Tanuwibowo, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Engkus Ruswana, dan Pimpinan Spiritual Nusantara, Sri Eko Sriyanto Galgendu.