Pj Heru Budi Keukeuh akan Bangun Rusun Baru di Tanjung Priok untuk Warga Kampung Bayam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan tetap membuat rumah susun (rusun) baru di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk warga Kampung Bayam. Selama proses pembangunan berjalan, warga diminta menghuni rusun yang sudah siap digunakan. 

Heru mengaku sudah mendengar aspirasi masyarakat terkait masalah di Kampung Susun Bayam (KSB). Namun, pihaknya juga harus menghargai PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai pemilik bangunan KSB.

"Menjalankan perseroan itu ada kaidah aturan, harus dijaga GCG, harus menjaga akuntabilitas yang baik," kata dia di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangunkan rusun baru untuk warga Kampung Bayam sebagai solusi masalah yang ada. Selama proses pembangunan rusun baru dilakukan, warga Kampung Bayam bisa tinggal di beberapa alternatif rusun yang sudah berdiri, seperti Rusun Nagrak, Rusun Pasar Rumput, atau Rusun Tanah Pasir.

"Kami akan bangun kembali rumah susun di sekitar sana (Tanjung Priok), sehingga silakan warga memilih," kata Heru.

Menurut Heru, rencana pembangunan rusun baru untuk warga Kampung Bayam itu sudah ada sejak akhir tahun lalu. Ia mengaku sudah berbicara dengan Asisten Pembangunan Provinsi DKI Jakarta sejak November 2023.

Heru Budi mengeklaim dirinya tetap memikirkan nasib para warga Kampung Bayam yang kini menghuni Kampung Susun Bayam. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan alternatif rumah susun rusun untuk ditempati warga. 

Heru mengatakan, saat ini sebagain warga Kampung Bayam sudah bersedia tinggal sementara di Rusun Nagrak. Ia menyebutkan, ada sekitar 35 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam yang tinggal di rusun yang berada di Cilincing, Jakarta Utara, itu.

"Pemda DKI tidak mungkin menelantarkan warganya. Itu saja kuncinya. Saya juga memikirkan warga," kata dia di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Ihwal masih ada warga yang menolak dan memilih tetap tinggal di KSB, Heru menyerahkan urusan itu kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Pasalnya, bangunan KSB adalah milik Jakpro. 

Republika sudah berupaya untuk mengonfirmasi masalah yang ada di KSB kepada Jakpro. Namun, hingga kini belum ada jawaban dari Jakpro. 

Kalangan DPRD DKI Jakarta tak satu suara soal rencana PJ Heru Budi membangun rusun baru untuk warga Kampung Bayam. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, masalah di Kampung Susun Bayam justru makin pelik dengan keputusan yang diambil Pj Heru Budi. 

"Saya tidak mengerti kenapa Pj Gub mengambil keputusan ini (rencana membangun rusun baru)," kata Gilbert, Kamis (25/1/2024).

Menurut Gilbert, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah membuat kualifikasi peruntukkan KSB. Apabila sejak awal KSB diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam, Pemprov DKI harus konsisten melaksanakannya. 

"Pembangunan rusun baru akan makan waktu, dan saya kira itu masuk anggaran 2025," kata dia.

Gilbert menambahkan, pembanguan rusun baru untuk warga Kampung Bayam juga dinilai tak terlalu urgen. Apalagi, saat penggusuran dilakukan, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro disebut telah memberikan uang kepada warga yang terdampak. 

"Artinya sebenarnya ada upaya dari Jakpro," kata dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai solusi untuk warga Kampung Bayam merupakan tindakan yang zolim dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pasalnya, warga Kampung Bayam tetap tidak diperbolehkan untuk tinggal di KSB, tapi justru diminta untuk menempati Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput, sambil menunggu pembangunan rusun baru selesai pada akhir 2025.

"Kebijakan ini sangat zolim, mengalihkan tanggung jawab dan membuat warga semakin lama terkatung-katung tanpa kepastian," kata dia melalui keterangan pers, Kamis (25/1/2025).

Sahroni menegaskan, pihaknya tentu menolak solusi itu. Pasalnya, solusi itu tidak memberikan kepastian kepada warga Kampung Bayam. 

“Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi,” ujar Sahroni.

Ia menilai, solusi itu sangat aneh karena KSB sudah ada. Sederhananya, Pemprov DKI Jakarta tinggal menyerahkan kunci unit rumah di KSB kepada warga. Namun, Pj Gubernur DKI Jakarta justru tidak melakukan itu.

Menurut dia, warga akan menderita lebih lama jika harus menunggu lagi. Apalagi, warga harus berpindah lagi dari rusun sementara.

“Aneh banget, kan tinggal serah terima saja. Ada rusun di depan mata, kenapa harus bangun baru? Jadi ini benar-benar Pak Heru nggak ada hati sama warga Jakarta, warga Tajung Priok. Bapak sangat zolim dan nggak pantas jadi pemimpin,” kata Sahroni.

Ia juga mengingatkan Heru Budi bahwa kebijakan pemindahan ini sangat tidak prorakyat. Padahal Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku pemimpin negara adalah presiden yang sangat prorakyat.

“Bapak ini benar-benar pemimpin yang tidak layak dicontoh. Sangat berbeda dengan moto Presiden Jokowi yang sangat perhatian dan peduli sama masyarakat, tapi Pak Heru mengabaikan itu,” ujar dia.

Namun, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif justru mendukung Pj Heru Budi untuk membangun rusun bagi warga eks Kampung Bayam demi hunian berkualitas. “Itu kami patut didukung, karena itu program bagus,” Syarif.

Syarif menjelaskan, fasilitas tersebut dapat digunakan untuk merelokasi warga eks Kampung Bayam yang kini masih bertahan di pelataran Kampung Susun Bayam. Menurutnya, kehadiran Rusun Tanjung Priok nantinya dapat menyebar hunian berkualitas yang dibangun pemerintah daerah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini, pembangunan rusun difokuskan ke daerah-daerah perbatasan, sebagai contoh di Jakarta Utara seperti di Cilincing dan Penjaringan. Menurut dia, harga tanah yang terbilang mahal membuat perencanaan pembangunan rusun di wilayah timur bagian Jakarta Utara tidak pernah jalan, namun dari barat Jakarta Utara sudah banyak dibangun.

"Karena itu, kalau Pak Heru mau bangun Rusun di Tanjung Priok, itu pekerjaan bagus,” jelasnya. 

Menurut dia, konsep pembangunan Kampung Susun Bayam bukan untuk MBR, tetapi sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS). Terlebih, lahan tersebut sebetulnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Sementara pihak yang membangun adalah PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda). Meski keduanya di bawah Pemprov DKI Jakarta, tapi pengalihan aset dari Jakpro ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) sebagai pengelola rusun memerlukan waktu dan proses panjang.

“Waktunya nggak sebentar dan aturannya menjelaskan ada kajian, ada tim, memang prosesnya seperti itu,” tegasnya.

In Picture: Warga Tempati Kampung Susun Bayam

Sebagian warga Kampung Bayam memilih akan tetap bertahan di Kampung Susun Bayam. Salah satu warga Kampung Bayam, Neneng (43 tahun), mengaku kecewa dengan solusi yang diberikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rusun baru. Pasalnya, sejak awal KSB memang diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam. 

"Kita nggak terima lah. Sebenarnya tempat kita ini buat siapa?" kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (25/1/2024).

Ia mengatakan, para warga akan tetap memilih bertahan di KSB. Sebanyak 34 KK yang kini menghuni KSB disebut tak akan bergeser ke mana pun.

Neneng mempersilakan apabila Pemprov DKI Jakarta berencana membuat rusun baru. Namun, rusun baru itu tak akan ditempati oleh warga Kampung Bayam. 

"Kita mau dibuatin tahun 2025. Nah kata ibu-ibu pada ngomong, ini mah nanti keburu wafat ngebangunin rusun. Yaudah bangunin aja buat siapa kek. Kita mah intinya tidak akan bergeser dari KSB. Emang ini tempat tinggal kita," ujar dia. 

Ia menegaskan, KSB sejak awal memang dibangun untuk warga Kampung Bayam. Di lokasi itulah, warga biasa tinggal dan bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon juga mempertanyakan fungsi dari rusun yang rencananya akan dibangun Pemprov DKI Jakarta di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

"Sekarang (rusun baru) ini untuk apa? Kalau Pj Gubernur membangun lagi apakah itu tidak mengeluarkan APBD hanya memperhatikan Kampung Bayam doang? Kan Kampung Bayam sudah ada tempatnya di sini, tempat ini buat apa, nah lalu dibangun lagi buat Kampung Bayam saja, kan tidak berujung," kata  Muhammad Furqon  di Jakarta, Rabu (24/1/2024). 

Menurut Furqon, Pemprov DKI Jakarta harus lebih memperhatikan beberapa kampung yang ada di Jakarta, seperti Kampung Walang (Jakarta Utara) yang menurutnya lebih butuh perhatian pemerintah, sehingga wilayah Jakarta lebih tertata dan rapi. 

"Di situ ada Kampung Walang, ada Kampung ITC, itu kampung-kampung yang harus ditata, berapa jiwa mereka di sana yang seumur hidupnya melahirkan anak keturunan Jakarta yang tidak diperhatikan pemerintah. Itu yang seharusnya Pj Gubernur mengarah ke sana, bukan kepada yang sudah ada. Kampung Bayam kan sudah dibuatkan oleh Gubernur sebelumnya," jelas Furqon.