Mahfud: Tidak Ada Rahasia Negara yang Diminta Ganjar dan Anies kepada Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD berpendapat tidak ada rahasia negara yang diminta oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 di Jakarta, Ahad (7/1/2024) malam.

Mahfud menyampaikan, data-data yang diminta dua calon presiden itu terkait kinerja Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 dan keterbukaan penggunaan anggaran.

"Tidak ada rahasia negara yang dibocorkan di situ, kan minta keterbukaan anggaran," kata Mahfud saat ditemui awak media di sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Mahfud pun mencontohkan rahasia negara itu, antara lain temuan-temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, dan rahasia tempat-tempat vital. "Kalau bertanya gimana anggaran kemarin kok katanya (untuk beli alutsista) bekas? Itu bukan rahasia. Dijelaskan saja kalau itu bukan bekas atau bekas, tetapi ini (penjelasan) anggarannya, kan itu saja," kata Mahfud.

Menurut dia, keterbukaan itu penting agar masyarakat pun tahu dan ikut mengawasi kebijakan pemerintah. "Menurut saya, tidak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan kemarin. Coba saya mau tahu mana rahasia negara yang minta dibocorkan, kan semuanya nonton. Apa rahasia negara yang diminta oleh salah seorang capres? Tidak ada. Itu semua hal yang milik publik dan sudah menjadi berita. Tidak ada," kata Mahfud menegaskan.

Debat ketiga Pilpres 2024 yang diikuti tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) mengangkat isu-isu pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan globalisasi.

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan memanfaatkan panggung debat itu untuk mempertanyakan sekaligus mengkritik kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Anies, misalnya, mempertanyakan soal penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan yang dia sebut mencapai Rp700 triliun. Kemudian Ganjar bertanya soal pemenuhan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) TNI yang ditargetkan tercapai pada akhir 2024. Ganjar dan Anies juga mengkritik rencana Prabowo membeli pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar.

Dalam sesi debat, Prabowo meyakini tidak semua data dan informasi dapat dibuka di muka umum karena selain waktunya terbatas untuk membahas persoalan yang rumit, ada juga kemungkinan informasi tersebut bagian dari rahasia negara. Prabowo pun mengundang keduanya untuk bertemu dan duduk bersama membahas data-data pertahanan yang menjadi pembicaraan dalam debat pilpres.

"Pak Anies, Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di depan Komisi I di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan, dan juga sekarang waktunya enggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka! terbuka! silakan, tetapi saya ingatkan bapak cinta tidak dengan negara ini? Semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum. Apa itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong saya tidak minta tertutup, saya terbuka,” kata Prabowo.

Dalam beberapa sesi debat, Prabowo secara terbuka mengundang Anies dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk duduk bersama dan membahas data terutama soal kebijakan pertahanan RI. Prabowo sejak awal periode kedua pemerintahan Presiden RI Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Terkait undangan untuk duduk bersama dan "buka-bukaan" itu, Anies menilai Prabowo sepatutnya memanfaatkan panggung debat malam ini untuk meluruskan data-data baik yang disampaikan dirinya maupun Ganjar apabila ada yang keliru.

"Menurut hemat kami, bila ada di antara kami (dia dan Ganjar) yang keliru, Bapak tunjukkan, kalau tidak bisa memang datanya benar," kata Anies.

Beberapa kebijakan pertahanan Prabowo menjadi sasaran kritik Anies dan Ganjar selama debat ketiga Pilpres 2024. Ganjar dan Anies beberapa kali mengkritik kebijakan pembelian alutsista bekas Prabowo. Keduanya kompak menilai pembelian alutsista bekas itu berisiko terhadap keselamatan prajurit.

Namun, Prabowo meluruskan pembelian alutsista bukan perkara bekas atau baru, tetapi masa pakainya. Dia mencontohkan, misalnya, dalam pembelian pesawat yang diperhatikan adalah jam terbangnya (flying hours). Prabowo juga menyinggung pada masa pemerintahan Presiden Ke-1 RI Soekarno mayoritas alutsista yang dipakai untuk memperjuangkan Irian Barat merupakan alutsista bekas.