Jokowi Jawab Kritikan Anies Soal Gaji TNI Jarang Naik: Tergantung Fiskal

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kenaikan gaji bagi prajurit TNI dilakukan dengan pertimbangan dan kalkulasi yang matang sesuai kondisi fiskal negara. Hal itulah yang membuat gaji personel TNI-Polri tidak naik setiap tahun.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 1. Anies Rasyid Baswedan saat debat capres, yang menyoroti kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan para prajurit TNI di era Jokowi justru lebih parah dibanding era SBY.

"Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda, kita memutuskan menaikan atau tidak menaikan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," kata Jokowi usai meresmikan jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Jokowi mengatakan, pemerintah tidak mungkin memberikan kenaikan gaji jika kondisi fiskal negara dalam posisi tertekan oleh situasi eksternal. Di antaranya, akibat dampak pandemi Covid-19, perang dagang, dan juga geopolitik dunia.

Keputusan untuk menaikkan gaji prajurit pun harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. "Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan. Semua dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang," jelas Jokowi.

Terkait rencana kenaikan gaji TNI-Polri, Jokowi pun mengaku sudah menandatangani aturannya. Adapun gaji personel TNI-Polri naik delapan persen pada 2024. "Seinget saya sudah (diteken)," kata Jokowi.

Dia juga menyampaikan, aturan kenaikan gaji prajurit TNI-Polri itu akan segera terbit. Jokowi berharap, dengan kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan dan daya beli prajurit TNI. "(Aturan) secepatnya akan keluar. Dan saya harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli dan juga berimbas kepada perekonomian," kata Jokowi.

Sebelumnya dalam debat capres ketiga, Anies Baswedan menilai skor yang diberikan Ganjar untuk kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih terlalu tinggi. Menurutnya, skor kinerja Kemenhan justru hanya 11 dari 100.  "Menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Mas Ganjar. 11 Mas, dari 100," kata Anies.

Anies pum menyoroti masalah kesejahteraan para prajurit TNI. Dia menyebut, kebijakan pemerintah saat ini untuk kesejahteraan para prajurit justru lebih parah. Di era Presiden SBY, kenaikan gaji para prajurit TNI dilakukan hingga sembilan kali. Namun di era Jokowi, kenaikan gaji hanya dilakukan sebanyak tiga kali.

"Selama era ini hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya," ujar Anies.

Alutsista bekas...

Selain itu, Anies juga menyebut pemerintahan saat ini tidak serius memperhatikan kesejahteraan prajurit. Hal itu terlihat dari tunjangan kinerja atau tukin yang hanya 80 persen. Sedangkan di kementerian lainnya, seperti Kemenkeu dan Kementerian PUPR justru para menterinya mengusahakan peningkatan tukin.

Masalah alutsista bekas pun juga tak luput dari perhatian Anies. Menurut Anies, alutsista bekas sangat berisiko terhadap keselamatan prajurit TNI. "Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy," ujar Anies.