Punya 21 Program Unggulan, Ganjar: Menang adalah Pilihan!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya bersama Mahfud MD memiliki 21 program unggulan yang menjadikan rakyat sebagai prioritas. Namun, semua program tersebut tak dapat terwujud jika mereka tidak memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Karena itu, 45 hari terakhir masa kampanye menjadi waktu yang penting bagi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Khususnya, dalam merebut hati pemilih dengan gagasan yang dibawa oleh mereka.

"Sekian program yang akan kita laksanakan tidak akan pernah bisa jalan kalau kalah, tidak akan bisa jalan. Maka menang adalah pilihan yang tidak bisa ada pilihan lainnya, dan 45 hari adalah waktu yang cukup," ujar Ganjar dalam acara '45 Hari Menuju Kemenangan Ganjar-Mahfud' di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023) malam WIB.

Dia menginstruksikan kepada tim pemenangannya secara nasional dan daerah untuk mengawal tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah Indonesia. Pengawalan tersebut diperlukan dalam menjaga suara Ganjar-Mahfud tak dicurangi oleh oknum.

"Saya minta tolong dalam waktu 45 hari ini, di manapun geospasialnya ada, di manapun komunitasnya ada, bergeraklah tiap hari tiap saat, dan laporkan lewat aplikasi, agar kita bisa melakukan kontrol itu," ujar Ganjar.

Di samping itu, ia mengingatkan agar seluruh elemen empat partai politik pengusungnya, simpatisan, dan relawan untuk turun langsung bertemu rakyat. Dia meminta gagasan Ganjar-Mahfud untuk disosialisasikan demi merebut suara pemilih.

"Maka seluruh ilmu, pengalaman, dan kekuatan yang Bapak/Ibu miliki, kasihkan pada TPN, siapkan sistemisasinya, agar kita bergerak lebih banyak," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud solid jelang pencoblosan Pilpres 2024. Meskipun, ia menyebut, ada upaya dari 'Tim Pemenangan 08' yang berusaha memecah belah pihaknya.

"Kalau empat partai politik sangat solid, meskipun ada pihak-pihak, terutama dari tim pemenangan 08 itu yang mencoba untuk melakukan berbagai skenario untuk membelah, melakukan politik devide impera. Bahkan dengan praktek-praktik politik uang," ujar Hasto.

Ganjar pantau pihak curang...

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung banyaknya berita terkait potensi-potensi kecurangan jelang pencoblosan Pilpres 2024. Beberapa pemberitaan yang disinggungnya seperti pencoblosan surat suara di Taiwan, tiba-tiba bertambahnya daftar pemilih tetap (DPT), hingga dugaan hilangnya hak pilih.

TPN Ganjar-Mahfud pun sudah membentuk posko pengaduan, jika masyarakat menemukan adanya indikasi kecurangan. Termasuk, memperkuat tim informasi teknologi (IT) untuk memantau potensi praktik kotor tersebut.

"Siapkan posko khusus untuk mulai mantengin ini, melihat distribusi surat suara, agar kita bisa memantau, dan IT kita memantau untuk bisa menangkap itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian dan kami mengerti soal itu," ujar Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu malam WIB.

Khusus terkait kasus pencoblosan di Taiwan, Ganjar mendesak, Komisi II DPR untuk memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan klarifikasi. Jangan sampai hal serupa kembali terulang karena adanya kelalaian penyelenggara Pemilu 2024.

"Kenapa bisa lolos? Profesionalismenya mesti dipertanggungjawabkan, karena kita punya PDI Perjuangan yang ada di parlemen, kita punya PPP ada di parlemen untuk bisa bertanya itu, meminta pertanggungjawaban," ujar Ganjar.

Di lokasi yang sama, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi menyayangkan surat suara yang tercoblos duluan di Taiwan. Meskipun KPU telah menyatakan kelalaiannya dan menyatakan bahwa surat suara tersebut tidaklah sah, ia meminta persoalan itu dievaluasi.

"Itu menunjukan kecerobohan dari penyelenggara pemilu di tingkat bawah, dan juga kecerobohan dari KPU melakukan pembinaan terhadap perangkat pemilu di tingkat bawah," ujar Baidowi. Ia meminta KPU tak melakukan kelalaian seperti itu lagi jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

Dia juga berharap adanya peningkatan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Tentunya Bawaslu paling berwenang mengawasi itu, jangan sampai lengah, dan hal ini jangan sampai terulang oleh KPU. Kami minta KPU memastikan jajaranya bekerja secara profesional dan proporsional," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.