Kaesang Gabung PSI, Ganjar: Semua Orang Punya Hak Berdemokrasi
PDIP pernah memecat Murad Ismail karena istrinya masuk PAN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengomentari ihwal putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangerap, resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Ganjar, Kaesang punya hak berdemokrasi, termasuk menentukan partai politik tempat bernaung.
"Dalam politik ini semua orang punya hak untuk berdemokrasi. Jadi silakan siapa pun," kata Ganjar kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (24/9/2023).
Sebagai catatan, PDIP punya kebijakan satu keluarga harus satu partai. Mengingat Jokowi merupakan kader PDIP, tentu secara aturan Kesang harus menjadi kader PDIP seperti kakaknya, Gibran Rakabuming.
Ganjar tak mau berkomentar banyak terkait perbedaan partai politik Kaesang dan Presiden Jokowi ini. "Ya itu lah politik mereka," kata mantan gubernur Jawa Tengah itu singkat.
Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu (23/9/2023). Sejumlah petinggi PSI datang langsung ke kediaman Presiden Jokowi di Solo untuk menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) kepada Kaesang.
Elite PSI yang hadir mengaku sangat senang dengan bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi itu. Adapun Kaesang mengaku sudah meminta restu kepada bapak dan kakaknya, Jokowi dan Gibran, sebelum memutuskan bergabung dengan PSI.
PDIP memecat Murad Ismail saat sang istri gabung PAN...
Pada Juni 2023 lalu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memeringatkan Kaesang bahwa partainya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mengatur bahwa satu keluarga harus berada dalam satu partai.
"Kalau keluarganya ada di PDI Perjuangan, semua keluarga itu adalah wajib juga PDI Perjuangan. Itu dia, maka itu wajib seperti itu peraturannya," ujar Said. Ketika itu, Said masih optimistis Kaesang akan bergabung dengan PDIP.
Kasus pemecatan terhadap kader PDIP pernah dilakukan terhadap Murad Ismail. Saat itu, Murad Ismail dipecat sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. PDIP menyebut pemecatan dilakukan akibat sikapnya yang emosional dan kurang terpuji ketika Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat melakukan konfirmasi terhadap Murad Ismail terkait kabar istrinya yang masuk PAN.
"Partai mengambil keputusan membebastugaskan Saudara Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, dan menetapkan Saudara Benhur Watubun sebagai Ketua DPD dan Mercy Barends sebagai Sekretaris DPD Partai," kata Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Perempuan Sri Rahayu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Sri Rahayu menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya istrinya sendiri, daripada kepentingan rakyat. "Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan, seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," ucapnya.
PDI Perjuangan, tutur Sri Rahayu melanjutkan, memiliki aturan partai bahwa suami-istri tidak boleh berbeda partai. Kemudian, ketika Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun melakukan klarifikasi kepada Murad, Murad Ismail disebut justru menunjukkan sikap emosional.