Kepemimpinan Airlangga di Golkar Digoyang Manuver Dewan Pakar

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri

Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Golkar mulai digoyang dari dalam partai berlambang pohon beringin. Hal itu ditandai oleh rapat Dewan Pakar Partai Golkar. 

Menurut anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, Dewan Pakar Partai Golkar telah melakukan rapat pada Ahad (9/7/2023). Rapat tersebut membahas ketidakjelasan sikap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Rapat tersebut diketahui digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Ungkapnya, ketidakjelasan sikap Partai Golkar saat ini dapat menimbulkan asumsi liar yang berbahaya bagi elektoral partai.

"Karena tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan, dari sikap partai itu sendiri, sikap DPP ya, sikap DPP Partai Golkar yang tidak memberikan semacam sinyal. Kan seharusnya kalau di dalam bermain politik itu kan sinyalnya harus tetap ada, nggak boleh dilepas, kalau dilepas, bisa liar nanti," ujar Ridwan kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

Ia mengatakan, ketidakjelasan sikap Partai Golkar dapat membuat pengurus di berbagai wilayah loyo dalam menjalankan mesin politiknya. Sebab, tidak ada kepastian terkait sosok yang didukung partai berlambang pohon beringin itu pada Pilpres 2024.

Padahal, Partai Golkar sudah menginisiasikan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun dalam beberapa waktu terakhir, kedua partai itu diketahui sudah melakukan langkah-langkah politiknya masing-masing.

"Ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo, jadi liar, karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nahkodanya kan akan ke mana," ujar Ridwan.

"Semua bicara, termasuk saya pun termasuk liar saya ini ngomong sak karepe sendiri. Kenapa saya ngomong liar juga? Karena memang tidak ada petunjuknya," sambung anggota Komisi VII DPR itu.

Airlangga yang diputuskan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk didorong maju pada Pilpres 2024 juga tidaklah tegas. Ia melihat, kader-kader saat ini terkesan terpaksa untuk mendukungnya, karena takut terkena tegur oleh pengurus DPP Partai Golkar.

"Ini harus diakhiri lah pembodohan-pembodohan ini, pembodohan kader, jadi kader-kader partai ini nanti jadi kader palsu semua ini. Hatinya tidak mendukung, tapi mulutnya Airlangga presiden, tapi hatinya enggak," ujar Ridwan.

"Ini membuat kader-kader Partai Golkar menjadi kader-kader palsu-palsu, nah ini tidak bagus pendidikan politik seperti ini," sambungnya menegaskan.

Ridwan bahkan menyebut terbuka peluang terjadinya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar.

"Berpeluang juga karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ujar Ridwan.

"Jadi munaslub (bisa juga) dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," ujar Ridwan, menambahkan.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah kabar digelarnya rapat Dewan Pakar Partai Golkar untuk membahas evaluasi hasil munas. Menurut Airlangga, agenda rapat tersebut bukan untuk mengevaluasi hasil munas yang menetapkan Airlangga sebagai bakal calon presiden di pilpres 2024.

"Nggak ada, agendanya bukan itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Karena itu, ia menegaskan rapat tersebut tidak digelar untuk melengserkan dirinya. "Nggak ada itu (mengganti Airlangga). Tidak ada, tidak ada," tambahnya.

Airlangga menyampaikan, forum tertinggi Partai Golkar adalah rakernas, rapim, dan munas. Ia pun memastikan, Partai Golkar saat ini masih tetap solid.

Sedangkan terkait nasib Koalisi Indonesia Bersatu yang hingga kini masih belum jelas, Airlangga meminta agar sabar menunggu keputusan selanjutnya.

"KIB, tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ujar dia.

Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa dibilang dalam ketidakpastian setelah PPP merapat ke koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) bersama PDI Perjuangan. Airlangga pun kemudian membuka penjajakan kerja sama politik dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisikan Gerindra dan PKB.

Namun, Golkar sempat diultimatum oleh PKB, jika ingin bergabung dengan KKIR, keputusan capres-cawapres tetap di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ultimatum itu menjadi dilematis bagi Airlangga yang sudah dimandatkan oleh partainya sebagai capres pada 2024.

"Ya iyalah (Muhaimin jadi pengantinnya), kan kalau di KKIR itu kan keputusannya itu ada di tangan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Sehingga tidak bisa sendirian Pak Muhaimin yang memutuskan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, Selasa (20/6/2023).

Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori menegaskan, partainya tetap mendorong Ketua Umumnya maju dalam kontestasi nasional mendatang. Baik sebagai capres ataupun calon wakil presiden (cawapres).

"Untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif, tetap Gus Muhaimin sebagai capres atau cawapres sesuai dengan amanat muktamar di Bali," ujar pria yang akrab disapa Gus Yusuf itu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus enggan menanggapi ultimatum yang disampaikan PKB jika partai berlambang pohon beringin itu mau bergabung dengan KKIR. Jelasnya, Partai Golkar masih menjalankan amanat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 2021 yang mendorong Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Saya enggak tahu ya. Namanya Cak Imin kan pasti ada urusan internal mereka," ujar Lodewijk di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

"Ya kami tetap, Golkar berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan Partai Golkar sampai saat ini belum berubah dari keputusan Munas 2017 dan Rapimnas 2021 lalu, Airlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar," sambungnya.

Lanjutnya, komunikasi antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra dan PKB disebutnya semakin intens jelang pendaftaran pasangan capres-cawapres pada Oktober 2023. Ia hanya menyampaikan, agar semua pihak menunggu pengumuman terkait hal tersebut.

"Kita harus realistis dong (mengusung Airlangga), namanya kita berjuang. Dan sekali lagi itu amanat Munas," ujar Lodewijk.