Menyoal Hilangnya Nama-Nama Politisi dan Pihak Lain di Dakwaan Perkara Korupsi Proyek BTS

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Rizky Suryarandika

Para pegiat antikorupsi mempertanyakan konsistensi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengungkapan utuh korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Based Trasciever Station (BTS) 4G BAKTI Kemenkominfo 2020-2022. Dewan Penasihat Pusat Kajian Antikorupsi Universtias Gadjah Mada (Pukat-UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu semestinya mengungkap terang tentang keterlibatan para politisi.

Namun, Zainal mengamati, dalam dakwaan para terdakwa yang sudah dibacakan ke persidangan pekan lalu, tak ada muncul nama-nama para politisi yang diduga turut terlibat. Termasuk, yang disebut-sebut turut menerima aliran uang korupsi tersebut.

“Kalau dari dokumen yang beredar malah, beberapa rencana penuntutan itu, dokumen yang beredar itu, kayaknya para politisi itu menjadi hilang. Enggak semua namanya ada di dalam rencana itu,” kata Zainal, Ahad (9/7/2023).

Zainal tak memerinci nama-nama para polisi yang menurutnya ada diduga terlibat. Namun, Zainal mengacu dari sejumlah pemberitaan media, yang menyalin beberapa dokumen pemeriksaan para tersangka, ataupun saksi-saksi, ada terungkap sejumlah nama-nama politisi, dan pejabat negara, yang turut serta menerima uang dari hasil dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo.

Menurut Zainal, hilangnya nama-nama politisi, pun peran dari orang-orang tertentu dalam dakwaan para terdakwa yang sudah dibacakan di persidangan, menunjukkan kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo itu memang perkara besar yang melibatkan orang-orang besar. “Orang besar, keterkaitan besar dengan keterkaitan tertentu,” kata Zainal.

Jampidsus Febrie Adriansyah saat ditemui Republika, akhir pekan lalu menjelaskan, dakwaan para terdakwa yang sudah dibacakan di persidangan pekan lalu, memang belum mengungkap tokoh-tokoh lain yang diduga turut berperan dalam bancakan BTS 4G BAKTI. Sebab dikatakan dia, dari enam terdakwa yang sudah didakwa tersebut, pembuktiannya masih terputus dengan pihak-pihak lain yang disebut-sebut ada terlibat dalam kasus tersebut.

“Kan ada ucapan di luaran yang ngomong, ‘kok di dakwaan (terdakwa) Johnny Plate, Anang, Irwan, dan yang lain-lain itu tidak ada disebutkan terungkap pihak-pihak lainnya?’,” kata Febrie, Jumat (7/7/2023).

Karena kata Febrie, peran para terdakwa yang sudah disidangkan tersebut memang belum ada sampai ke nama-nama lain yang disebut-sebut turut terlibat. “Ya jelas itu karena peran dari terdakwa itu (yang sudah disidangkan) tidak sampai ke sana. Kan tidak mungkin kalau dakwaan si A, si B, si C, yang tidak tahu tentang perbuatan si D, kita masukkan. Kan nggak mungkin,” ujar Febrie.

Menurut Febrie, masih ada dua tersangka lainnya yang sampai saat ini masih dalam pendalaman, yang berpotensi dapat mengungkap peran-peran pihak lain yang ditengarai ada terkait dalam korupsi BTS 4G BAKTI.

“Sekarang ini, kan kita masih dalam peyidikan (tersangka) si Windy, dan Yusrizki itu. Duanya (tersangka) ini yang masih kita dalami perannya ada terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat itu. Jadi fokus tentang penerimaan itu, dari dua ini (tersangka Windy dan Yusrizki) yang masih kita dalami, dan kita kembangkan,” ujar Febrie.

Dari peran tersangka Windy Purnama, dan Muhammad Yusrizki tersebut, kata Febrie yang nantinya bakal mengungkap adanya keterlibatan pihak-pihak lain. “Jadi berkas Windy dan Yusrizki ini, yang akan dikembangkam, ditelusuri tentang siapa saja yang terlibat, dan menerima uang hasil korupsi ini,” begitu kata Febrie.

Pengungkapan korupsi dan TPPU BTS 4G BAKTI Kemenkominfo menjadikan delapan orang sebagai tersangka. Enam tersangka sudah diajukan ke persidangan.

Pada Selasa (27/6/2023), jaksa mendakwa tiga terdakwa, eks Menkominfo Johnny Gerard Plate, Dirut BAKTI Anang Achmad Latif (AAL), dan tenaga ahli HUDEV-UI Yohan Suryanto (YS). Pada Selasa (4/7/2023), tiga terdakwa lainnya juga sudah dibacakan dakwaannya di PN Tipikor Jakarta. Yakni terdakwa Mukti Ali (MA), Irwan Hermawan (IH), dan Galumbang Menak Simanjuntak (GMS).

Namun, dari enam dakwaa para terdakwa yang sudah dibacakan itu, tak ada mengungkap tentang peran, maupun keterlibatan nama-nama, atau perusahaan, yang turut menikmati hasil korupsi BTS 4G BAKTI tersebut. Seperti terkait dengan dugaan keterlibatan perusahaan, dan nama Hapsoro Sukmonohadi, atau Happy Hapsoro selaku pemilik mutlak PT Basis Utama Prima (BUP) atau Basis Investment.

Padahal dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik Jampidsus menetapkan Yusrizki selaku Dirut PT BUP sebagai tersangka. Dalam penyidikan juga terungkap, peran Yusrizki bersama PT BUP menjadi pihak penyedia power system; baterai dan panel surya untuk kebutuhan 4.200 menara BTS 4G BAKTI. Penetapan Yusrizki sebagai tersangka, pun atas perannya di perusahaan milik suami Puan Maharani itu.

Dalam dakwaan para terdakwa, hanya menyebutkan adanya perintah dari Menkominfo Johnny Plate kepada Anang Latif agar menyerahkan pengadaan power system; baterai dan tenaga surya BTS 4G BAKTI ke group perusahaan Yusrizki, yakni PT BUP.

Dan di dalam dakwaan para terdakwa juga terungkap, peran Yusrizki bersama-sama perusahaannya turut serta dalam pemenangan tiga konsorsium untuk pembangunan BTS 4G BAKTI. Serta terungkap permintaan Yusrizki agar menyetujui tiga perusahaan untuk mendapatkan subkontraktor pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI.

Dalam dakwaan enam terdakwa, disebutkan Yusrizki bersama perusahaannya mendapatkan keuntungan ilegal atas memperkaya diri sendiri dan korporasi senilai Rp 50 miliar, dan 2,5 juta dolar AS atau setara Rp 40-an miliar. Sementara terdakwa Johnny Plate selaku menteri didakwa mendapatkan keuntungan pribadi Rp 17 miliar. Dan terdakwa Anang Latif Rp 5 miliar.

Serta terdakwa Irwan Hermawan yang memperkaya diri sendiri setotal Rp 119 miliar. Terkait terdakwa Irwan Hermawan, pun di dalam dakwaannya tak ada mengungkap tentang siapa-siapa saja yang turut menikmati uang hasil korupsi BTS 4G BAKTI tersebut.

Padahal dalam dokumen pemeriksaannya sebagai tersangka, maupun saksi, terungkap tentang pihak-pihak lain yang belum terjerat hukum tetapi turut menikmati aliran dana. Bahkan dari pengakuan Irwan dalam dokumen pemeriksaan sebagai saksi tersangka Windy Purnama, disebutkan adanya 11 pihak yang turut mendapatkan gelontoran uang setotal Rp 243 miliar untuk biaya tutup penyidikan kasus korupsi BTS 4G BAKTI tersebut.

Nama-nama seperti Nistra, Erry, Windu dan Setyo, Edward Hutahaean, dan Menpora Dito Ariotedjo tak muncul dalam dakwaan. Padahal mereka disebutkan dalam dokumen pemeriksaan Irwan menerima uang bervariasi dari Rp 10-75 miliar per orang dengan tujuan 'menutup' perkara. 

Pekan lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan dugaan penerimaan uang Rp 27 miliar oleh Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo, tak bersumber dari hasil korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo 2020-2022. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menerangkan, dugaan penerimaan uang tersebut, pun tak terkait dengan tindak pidana korupsi BTS 4G BAKTI yang merugikan negara Rp 8,03 triliun tersebut.

“Peristiwa tersebut (dugaan penerimaan uang) kalau toh benar adanya nanti, itu di luar tempus (waktu) peristiwa tindak pidana korupsi BTS,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi, di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Fokus pengungkapan korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo yang dilakukan oleh Kejagung mengambil waktu peristiwa rentang peristiwa periode November 2020 sampai Januari 2022. Akan tetapi dugaan penerimaan oleh Dito, terjadi sepanjang November-Desember 2022.  

“Sehingga dari hal tersebut, nampak jelas bahwa peristiwa ini (dugaan penerimaan) tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS 4G BAKTI Paket-1, sampai Paket-5,” ujar Kuntadi.

Pada Senin (3/7/2023), penyidikan Kejagung memeriksa Dito Ariotedjo selama 2,5 jam di Gedung Jampidsus. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan adanya penerimaan uang Rp 27 miliar oleh Dito dari tersangka Irwan Hermawan.

Seusai pemeriksaan, kepada wartawan Dito menegaskan merasa terganggu dengan pengakuan tersangka Irwan Hermawan tentang pemberian uang untuk pengendalian kasus korupsi BTS 4G BAKTI itu. “Saya juga memiliki keluarga di mana saya harus meluruskan ini semua, dan juga untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan publik selama ini,” kata Dito.

Dito mengaku tak melaporkan kepada Presiden soal kasus ini. Menurut dia, tuduhan tersebut dikaitkan kepada dirinya sebelum menjabat sebagai menpora.

"Nggak, nggak. Itu kan urusannya, dituduhnya waktu saya bukan menpora. Dan itu dan itu tuduhannya nggak apa-apa lah kita nanti akan memberikan keterangan dan klarifikasi," ujarnya.

Dito sendiri membantah terlibat dalam kasus korupsi BTS Kemenkominfo. Ia juga mengaku tidak menerima uang sebesar Rp 27 miliar dari proyek tersebut.

"Saya kan hari ini hanya membaca apa yang dituding yang ada di suatu media. Karena saya sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal, apalagi menerima. Makanya saya apa juga senang bisa datang ke Kejaksaan," kata Dito.