Narendra Modi Sangkal Diskriminasi Agama di India

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perdana Menteri India Narendra Modi membantah melakukan diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya. Penyangkalan ini digaungkan meskipun kelompok hak asasi manusia (HAM) dan laporan pelanggaran Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memberikan sorotan.

Selama konferensi pers dengan Presiden AS Joe Biden pada Kamis (22/6/2023), Biden mengatakan membahas HAM dan nilai-nilai demokrasi lainnya dengan Modi. Saat ditanya langkah yang ingin diambil untuk meningkatkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya di India dan untuk menegakkan kebebasan berbicara, Modi menyarankan bahwa langkah-langkah itu tidak perlu diperbaiki.

"Konstitusi kami dan pemerintah kami, telah membuktikan bahwa demokrasi dapat memberikan. Ketika saya mengatakan memberikan, kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, tidak ada ruang untuk diskriminasi (dalam pemerintahan saya)," kata Modi.

Dalam laporan tentang HAM dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap Muslim, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya di India. Lembaga itu pun juga mencantumkan tindakan keras terhadap jurnalis.

Para pendukung HAM dan lusinan anggota parlemen dari Partai Demokrat AS mendesaknya untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi. Partai nasionalis Hindu milik Modi Bharatiya Janata (BJP) telah memegang kekuasaan sejak 2014.

Penyataan itu pun tidak dapat diterima bagi kalangan aktivisi. Lusinan pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih pada Kamis.

"Modi harus berpikir mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran HAM di India," kata pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India Ajit Sahi.

Faktanya India telah merosot dari peringkat 140...

Menurut pendiri Hindutva Watch Raqib Hameed Naik, komentar Modi bahwa tidak ada diskriminasi agama oleh pemerintahnya adalah kebohongan total. "India telah menjadi lubang hitam bagi minoritas agama," kata perwakilan kelompok yang memantau laporan serangan terhadap minoritas India itu.

Hanya dua perempuan Muslim anggota Kongres AS, Ilhan Omar dan Rashida Tlaib bersama dengan beberapa anggota parlemen progresif lainnya seperti Alexandria Ocasio-Cortez memboikot pidato Modi di Kongres pada Kamis.

Mereka mengutip tuduhan penistaan terhadap pembangkang dan minoritas India, khususnya umat Islam. Senator AS Bernie Sanders mengatakan nasionalisme Hindu yang agresif dari Modi telah meninggalkan sedikit ruang bagi agama minoritas India.

Modi mengklaim, manfaat dari kebijakan pemerintah India dapat diakses oleh semua orang. Namun faktanya India telah merosot dari peringkat 140 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia pada 2014 menjadi peringkat 161 tahun ini dan merupakan titik terendah. India juga memimpin daftar jumlah penutupan internet tertinggi secara global selama lima tahun berturut-turut.

Kantor HAM PBB menggambarkan undang-undang kewarganegaraan 2019 pada dasarnya diskriminatif karena mengecualikan migran Muslim. Kritikus telah menunjuk pada undang-undang anti-konversi yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi secara konstitusional dan pencabutan status khusus Kashmir yang mayoritas Muslim pada 2019.

Ada juga penghancuran properti milik umat Islam atas nama penghapusan konstruksi ilegal. Kemudian larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka saat BJP berkuasa di negara bagian itu.

"Perlindungan minoritas Muslim di mayoritas Hindu India, itu adalah sesuatu yang layak disebutkan," kata mantan presiden AS Barack Obama kepada CNN dalam wawancara yang disiarkan pada Kamis.

"Jika Anda tidak melindungi hak-hak etnis minoritas di India, maka ada kemungkinan kuat bahwa India pada suatu saat akan mulai berpisah," kata Obama tentang pesan yang ingin disampaikan kepada Modi.