Dana Anti-Ekstremisme Prancis Justru Disalahgunakan, Kantor Berita Anadolu Jadi Target
Jaksa Prancis selidiki dugaan penyalahgunaan dana antiekstremisme
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Prancis sedang diguncang oleh tuduhan bahwa dana yang dialokasikan untuk memerangi "ekstremisme" di negara itu mungkin malah menargetkan kelompok-kelompok yang melawan prasangka anti-Muslim, bahkan digunakan untuk menargetkan kantor berita dari negara mayoritas Muslim.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Selasa (13/6/2023), Dana Marianne sebesar 2,7 juta dolar AS (Rp 40,2 miliar) pada April 2021, menyusul pembunuhan mengerikan seorang guru sejarah Paris, sebagai langkah untuk membendung meningkatnya “separatisme” di negara itu, menurut Pemerintah Prancis.
Penciptaan dana tersebut dipelopori oleh Marlene Schiappa saat ini delegasi menteri yang bertanggung jawab atas kewarganegaraan dan pengelolaan dana tersebut diberikan kepada Komite Antarmenteri untuk Pencegahan Kejahatan dan Radikalisasi (CIPDR).
Pada Maret, penyiar Prancis France 24 melaporkan bahwa badan amal tertentu telah secara ilegal mengambil keuntungan dari dana publik dan harian Le Monde mengatakan pada 3 Juni bahwa dana tersebut juga telah digunakan untuk menyasar Anadolu Agency yang berbasis di Turki dan korespondennya di Prancis.
Tuduhan tersebut telah menjadi subjek penyelidikan oleh jaksa. Senat juga membentuk komisi penyelidikan dan mendengarkan kesaksian Christian Gravel, sekretaris jenderal komite yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Pekan ini Schiappa akan diinterogasi oleh Senat.
Baca juga: Terpikat Islam Sejak Belia, Mualaf Adrianus: Jawaban Atas Keraguan Saya Selama Ini
Gravel mengundurkan diri pada Selasa atas tuduhan terkait dengan penyalahgunaan dana tersebut.
Dilaporkan bahwa setelah Gravel mengambil alih komite, pendirian politik institusi tersebut berubah total. Alih-alih ekstremisme, organisasi tersebut menargetkan asosiasi milik Muslim di negara tersebut dan individu yang terlibat dalam memerangi Islamofobia.
Kepala kelompok sayap kiri La France Insoumise di Majelis Nasional, Mathilde Panot, mengatakan bahwa Schiappa memiliki tanggung jawab politik, bukan pejabat publik, sehingga dia harus mengundurkan diri. Namun, dalam sebuah wawancara Schiappa membantah melakukan kesalahan.
Sumber: anadolu