Panglima TNI Tegaskan tidak Ada Operasi Militer Pembebasan Pilot Susi Air

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan tetap memilih cara persuasif dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal tersebut disampaikan Yudo Margono usai menggelar acara pertemuan petinggi militer Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam forum ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) ke-20 di Apurva Kempinski, Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (7/6/2023).

"Untuk pilot sudah sering saya sampaikan bahwa kita tetap mengutamakan dialog, koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dan juga Pj (Penjabat) Bupati Nduga, kita utamakan dengan cara persuasif, tidak dengan operasi militer," kata dia.

Yudo mengatakan alasan dirinya tetap mengambil langkah persuasif untuk menyelamatkan pilot Susi Air tersebut untuk meminimalisir ataupun mengantisipasi jatuhnya korban dari pihak masyarakat. Dia memastikan upaya penyelamatan tersebut tetap berjalan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

"Kami tetap berusaha untuk menemukan, tentunya tapi tidak berdampak negatif atau berdampak korban di pihak masyarakat," katanya.

Meskipun demikian, Yudo mengungkap susahnya menembus ke wilayah tempat KKB yang menyandera kapten Philips untuk melakukan upaya dialog. Menurut dia, tidak gampang melakukan dialog dengan KKB, sehingga tidak ada target waktu kapan terselesaikan, tetapi pihaknya selalu berupaya agar langkah persuasif tersebut dapat menemui titik terangnya.

"Saya kira tidak ada target, tapi kita tetap terus berusaha. Karena kalau ditargetkan sampai kapan karena dialog ataupun koordinasi ini juga kan susah untuk menembus ke sana. Kesepakatan dua pihak ini kan juga nggak gampang," kata dia.

Yudo pun tetap melakukan komunikasi dengan Penjabat Bupati Nduga, berserta tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat agar upaya penyelamatan warga negara Selandia Baru tersebut tidak menimbulkan kerugian atau korban jiwa, terutama bagi masyarakat yang ada di distrik sekitar lokasi penyanderaan.

"Tentunya PJ bupati juga masih berusaha dan menyanggupi untuk itu dan menahan saya supaya tidak melaksanakan atau melancarkan operasi militer, termasuk tokoh agama, toko masyarakat juga demikian, sehingga kita tetap menjaga distrik-distrik di sekitar itu supaya tetap kondusif dan masyarakat tidak mengungsi gara-gara kejadian ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyoroti penanganan masalah keamanan di Papua khususnya terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak kunjung selesai. Dia mengaku sedih sekaligus heran lantaran permasalahan tersebut hingga kini tak kunjung selesai.

"Rasanya saya sedih loh, ini boleh lah, kok urusan Papua saja menurut saya enggak selesai-selesai. Jadi saya sendiri terus bingung sendiri, terus saya sendiri mikir sendiri," kata Megawati saat peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Megawati mengaku memahami kondisi di Papua. Sebab, ia sempat menjabat sebagai Presiden Republika Indonesia. Namun, ia bingung mengapa sampai sekarang persoalan di Bumi Cenderawasih itu tidak juga menemukan jalan keluar.

Megawati pun mengaku ingin menerjunkan sejumlah batalion tentara ke Papua seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB). Dia memandang TPNPB merupakan rakyat RI yang terprovokasi.

"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, hmm, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong? Kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion. Keren, kan," ucap dia.

Wakil Presiden KH Ma'ruf pun disebut telah menggelar rapat internal terkait penanganan solutif masalah keamanan Papua. Hal ini dilakukan setelah desakan sejumlah pihak agar Pemerintah melakukan sejumlah langkah tegas, termasuk dari Presiden Kelima RI Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu.

"Oleh karena itu, Wapres juga sudah melakukan rapat internal mengenai hal itu. Intinya, adalah memang mesti ada langkah-langkah selain pembangunan kesejahteraan Papua yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Wakil Presiden," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, seperti dikutip pada Rabu (7/6/2023).

Masduki menyampaikan, Wapres memahami aspirasi yang disampaikan banyak pihak termasuk dari Presiden Kelima RI Megawati tentang perlunya penanganan masalah keamanan Papua yang solutif. Apalagi, terjadi beberapa insiden penembakan termasuk penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu adalah aspirasi, aspirasi dari banyak orang ya, tentang betapa kita ini harus segera, harus segera memberikan penanganan yang solutif selesai untuk menangani kasus yang terjadi di Papua akhir-akhir ini," ujar Masduki.