Ini Penyebab Kemarahan Rakyat Prancis
Pemerintah Prancis sahkan RUU reformasi pensiun tanpa pemungutan suara di parlemen
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne menggunakan prosedur khusus untuk mendorong RUU pensiun melalui Majelis Nasional tanpa pemungutan suara pada Kamis (16/3/2023). Langkah Borne tersebut memicu ejekan dan teriakan "Mundur!" dari para anggota parlemen.
Borne disambut oleh ejekan saat dia tiba di Majelis Nasional, atau majelis rendah parlemen Prancis. Borne tiba di Parlemen untuk mengumumkan bahwa pemerintah akan menggunakan pasal 49.3 konstitusi, untuk mengesahkan RUU reformasi pensiun tanpa pemungutan suara di parlemen.
Sesi itu ditangguhkan selama dua menit setelah anggota parlemen sayap kiri menyanyikan lagu kebangsaan untuk mencegah Borne berbicara. Beberapa anggota parlemen memegang spanduk bertuliskan "Tidak sampai 64 tahun". Ketika sesi dilanjutkan, Borne angkat bicara, tetapi pidatonya sebagian besar tenggelam oleh ejekan dan nyanyian.
"Kami tidak bisa mempertaruhkan masa depan pensiun kami, reformasi ini diperlukan," kata Borne kepada anggota parlemen, ketika menjelaskan mengapa dia menggunakan prosedur 49.3 konstitusi.
Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengatakan, Borne harus mengundurkan diri. "Penggunaan 49.3 dalam menit terakhir adalah tanda kelemahan yang luar biasa. Dia (Borne) harus mundur," ujar Le Pen.
Saat Le Pen berbicara, protes spontan dan tidak terencana dari sekitar 7.000 orang yang menentang reformasi pensiun berlanjut hingga malam di Place de la Concorde di Paris, tepatnya di seberang sungai Seine dari parlemen. Polisi menembakkan gas air mata dalam upaya untuk membubarkan massa, karena beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu. Di beberapa kota Prancis lainnya termasuk Marseille juga terjadi protes spontan menentang reformasi.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih menentang reformasi pensiun, seperti halnya serikat pekerja. Penggunaan prosedur 49.3 oleh pemerintah kemungkinan akan semakin membuat serikat pekerja marah. Para pengunjuk rasa dan partai oposisi sayap kiri mengatakan, reformasi pensiun tidak adil dan tidak perlu.
Ketua Partai Sosialis Olivier Faure mengatakan kepada Reuters pada Kamis (16/3/2023) pagi, penggunaan prosedur konstitusi 49.3 dapat memicu kemarahan yang tak terkendali.
"Kami bertekad (melanjutkan aksi mogok). Mulai minggu depan, kami akan mempersiapkan semuanya," kata anggota serikat CGT Christophe Jouanneau di sebuah kilang yang mogok di Kota Donges, Prancis barat.