Isyarat Safari Politik Anies Terus Dilanjutkan Seusai Bawaslu Beri Peringatan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febryan A, Amri Amrullah, Antara

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada awal pekan ini memberikan peringakan kepada peserta pemilu baik partai politik (parpol) agar tidak mencuri start kampanye. Bawaslu mempersilakan kegiatan safari politik asalkan tidak melibatkan masyarakat umum layaknya kampanye.

"Kalau mau safari ya silakan, tapi jangan libatkan masyarakat umum seperti kampanye," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan, Senin (20/2/2023). 

Bagja menjelaskan, kegiatan safari boleh dilakukan apabila setiba di suatu daerah seseorang hanya menggelar pertemuan dengan kalangan internal parpol. Jika mau mengundang simpatisan juga tak masalah, asalkan tidak memobilisasi masyarakat umum. 

Menurut Bagja, sekarang memang waktunya bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi. Namun, baru bisa sebatas dilakukan untuk kalangan internal parpol masing-masing.

"Kalau mau diperkenalkan (kepada kalangan internal) ya silakan, kami tidak mau menghalangi, jadi ya silakan," ujar Bagja. 

Pada pertengahan Desember lalu, Bawaslu telah menyimpulkan rangkaian safari politik Anies di Pulau Sumatera sebagai kampanye terselubung. Kegiatan safari politik Anies dinilai tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik.

"Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Komisioner Bawaslu RI Puadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Menurut Puadi, publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies.

"Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI itu.

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi pada hari ini menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu yang mengimbau agar safari politik tak mengundang masyarakat. Sebab, pelibatan massa dinilai sebagai ajang kampanye.

Diketahui, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan diketahui menjadi orang yang kerap melakukan safari politik di berbagai daerah dengan pelibatan massa. Namun, Gus Choi menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah melanggar aturan.

"Nasdem beraktivitas atas dasar aturan. Mas Anies keliling republik tidak ada aturan yang dilanggar, bahkan sangat positif untuk edukasi politik bagi warga," ujar Gus Choi saat dikonfirmasi, Rabu (22/2/2023).

Menurut Gus Choi, safari politik Anies di berbagai daerah dengan bertemu berbagai elemen masyarakat. Dasar pelanggaran kampanye dinilainya tak tepat, karena tahapan tersebut belumlah dimulai.

"Sekarang karena belum waktunya kampanye, ya kita ketemu siapa saja, di mana saja, atas nama silaturahim, anjangsana, jumpa publik, atau sosialisasi, dan lain-lain itu tidak ada yang dilanggar," ujar Gus Choi.

Berbicara terpisah, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bahkan mengatakan, partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyiapkan rencana safari politik bersama Anies Baswedan.

"Tunggu saja pekan-pekan ini. Akan ada beberapa agenda yang kemungkinan bisa diikuti oleh publik," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Dia menjelaskan beberapa hal yang sedang dikalkulasi secara rinci, seperti momentum pembentukan sekretariat perubahan, penandatanganan kesepakatan tiga partai politik dan deklarasi maupun rencana safari dengan Anies Baswedan.

"Ini masalah pengaturan ritme dan tempo saja. Bagian dari strategi. Ada kalkulasi mendetail dan pembahasan berbagai skenario," katanya menegaskan.

Menurut dia, politik tidak dilakukan dalam ruang hampa. Ada aksi-reaksi. Tetapi, pihaknya tidak mau reaktif dan memilih proaktif.

Partai Demokrat, kata dia, berupaya bersiap diri menghadapi semua skenario, dan berbagai kemungkinan. Sehingga, ketika satu pilihan langkah sudah diambil, apapun respons publik, respons koalisi lain, respons pendukung status quo, sebisa mungkin sebagian besar sudah masuk dalam kalkulasi yang diprediksi sebelumnya.

Dia mengungkapkan ada harapan besar masyarakat akan perubahan. Denyut keinginan masyarakat inilah yang diyakini dan diperjuangkan oleh Demokrat.

"Ketika merasa ini sudah saatnya untuk menyampaikan rencana dan kemajuan tertentu yang dicapai oleh koalisi perubahan, kami akan sampaikan ke publik," katanya menegaskan.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan terbukti efektif mengkonversi kekuatan swingvoters menjadi pendukungnya. Keberhasilan safari politik Anies itu terlihat dari angka elektabilitas yang merangkak naik pascasafari politik itu.

Menurut Umam, Anies bisa dibilang sedang berusaha mengkonversi dua basis pemilik loyal yang menjadi swingvoters menjadi pendukungnya. Kedua kelompok itu berasal dari yang pertama segmen kelompok mantan pendukung Prabowo yang merasa kecewa terhadap Prabowo.

Kelompok ini merasa ditinggalkan, merasa dikhianati oleh cara politik Prabowo yang sekarang menjadi bagian koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, lanjut dia, segmen yang kedua adalah pendukung Jokowi di periode pertama antara 2014-2019, tapi kemudian belakangan merasa apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi tidak terwakili perjuangan mereka.

"Umumnya kelompok ini adalah kelompok menengah terdidik di masyarakat kita. Mereka memiliki literasi politik yang lebih memadai, sehingga memiliki cara pandang yang lebih kritis terhadap sejumlah kebijakan publik yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika dulu mendukung Jokowi di pemilu 2014," jelasnya.

Umam menjelaskan, beberapa contoh kebijakan pemerintahan di periode kedua Jokowi yang dianggap cukup bermasalah, misalnya terkait Undang-undang (UU) Minerba, UU Omnibus law, UU KPK dan terakhir ini dari kalangan masyarakat sipil terkait UU KUHP. Dari semua produk UU itu, kelompok ini menilai ada catatan kemunduran demokrasi yang betul betul terjadi.

Maka, irisan-irisan dari elemen-elemen ini yang menurut Umam, mampu menciptakan gelombang swingvoters yang cukup besar ingin ditangkap oleh Anies. Dan swingvoters itulah yang menurut dia, bisa menjelaskan elektabilitas Anies ternyata dalam tiga bulan sejak September hingga November 2022 mengalami akselerasi peningkatan sekitar 5-7 persen.

"Itu sudah terkonfirmasi di dalam data Litbang Kompas dan survei Indikator terakhir, termasuk di partai politik yang mendukung Anies. Mungkin itu yang membuat Anies terus diganjal hingga saat ini," imbuhnya.

Berbicara swingvoters atau pemilih yang belum menentukan pilihannya di pilpres angkanya memang cukup signifikan berdasarkan hasil survei beberapa lembaga. Survei SMRC pada Desember 2022, misalnya, memprediksi Anies dan Ganjar Pranowo akan bertarung di putaran kedua pilpres jika keduanya memang menjadi capres pada 2024.

Berdasarkan data SMRC, distribusi suara cukup seimbang di antara tiga calon, yakni Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto. Karenanya, Saiful menyimpulkan pilpres satu putaran tidak mungkin.

Dalam simulasi dengan tiga calon juga, kata dia, data dukungan publik cukup konsisten yakni Ganjar mendapat 33,7 persen, Anies 28,1 persen, dan Prabowo 26,1 persen. Yang belum menjawab alias swingvoters 12,1 persen.

Menurutnya, perolehan ini menunjukan belum ada calon yang bisa mencapai 40 persen, sedangkan untuk menang harus mencapai 50 persen lebih. Karenanya, putaran kedua pilpres tidak bisa dihindari.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebelumnya juga sudah merilis hasil survei yang digelar pada 7 sampai dengan 11 Januari 2023. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan 19, 10, dan tiga nama capres.

"Dalam simulasi 19 nama, seperti biasa, masih yang unggul adalah Ganjar Pranowo 27,2 persen," kata Direktur LSI Djayadi Hanan, Ahad (22/1/2023).

Posisi berikutnya ditempati oleh sejumlah nama, di antaranya mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan dukungan suara sebesar 16,8 persen, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meraih 16 persen. Dalam simulasi 19 nama, sebanyak 18,1 responden (swingvoters) belum menentukan pilihan.

Selanjutnya, dalam simulasi pilpres dengan 10 nama, Ganjar unggul dengan perolehan dukungan suara sebesar 29,2 persen. Dalam simulasi itu, Prabowo menempati posisi kedua dengan dukungan suara sebesar 19,4 persen dan Anies mendapat 16,5 persen.

Kemudian, dalam simulasi tiga nama, Ganjar kembali unggul dengan perolehan dukungan suara sebesar 36,3 persen, Anies mendapat 24,2 persen, dan Prabowo memperoleh 23,2 persen.

"Sebanyak 16,3 responden lainnya menyatakan tidak tahu. Jadi, Prabowo dan Anies pada Januari 2023 berada pada posisi saling kejar," tambah Djayadi.