BRT akan Beroperasi di Kota Bandung Mulai 2024
BRT ini menjadi salah satu moda transportasi yang dipilih oleh Pemprov.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan, Bus Rapid Transit (BRT) akan beroperasi sepenuhnya mulai 2024. Pada awal 2023 mendatang, rencananya seluruh kepala daerah di Bandung Raya akan dikumpulkan untuk mendiskusikan persiapan dan komitmen pembangunan sarana dan fasilitas pendukung BRT, jelas dia.
“Di 2024 mungkin, jadi memang BRT ini menjadi salah satu mode transportasi yang dipilih oleh Pemprov melalui BP Cekban, itu yang mengkoordinasikan beberapa kota kabupaten seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang,” tutur Dadang, Selasa (27/12/2022).
BRT, kata dia, adalah satu dari tiga mode transportasi yang akan dikembangkan di Bandung Raya, khususnya di Kota Bandung, dua lainnya adalah LRT dan cable car. Dadang menjelaskan, ketiga jenis transportasi tersebut tidak terlepas dari sejak dibangunnya cekungan bandung, begitu juga berdasar pada karakteristik jalan di Kota Bandung yang tidak lebar dan memiliki kontur berbukit.
“Untuk yang relatif jalannya flat itu pake yang BRT, kemudian untuk yang antar kota nya itu pake LRT, kemudian untuk yang konturnya berbukit-bukit itu pakai cable car,” kata Dadang.
Dadang mengatakan, Kota Bandung kemungkinan besar akan menjadi wilayah operasional BRT terbesar, sekitar 80 persen, dibanding kota dan kabupaten Bandung Raya lainnya. Armada BRT, kata dia, juga tengah didorong agar sepenuhnya menggunakan mobil tenaga listrik, selaras dengan konsep go green yang terus digencarkan.
“Untuk pergantian ke mobil listrik, kita kan bertahap ke sana karena konsepnya go green. Isu degradasi pencemaran udara juga harus disikapi, seperti arahan gubernur, jadi kita akan beralih ke mobil listrik,” tutur Dadang.
Dadang juga tak menampik bahwa Pemkot Bandung memiliki tugas yang lebih besar ketimbang daerah lainnya di Bandung Raya. Dadang menyebutkan dalam proyek pembangunan infrastruktur operasional BRT, Pemprov Jabar akan membantu sekitar 50 persen, dan Kota Bandung diberikan tanggung jawab sebanyak 30 persen. “Sebab, koridor BRT mayoritas berada di Kota Bandung,” kata dia.