Jokowi Minta Jajarannya Serius Tangani PMK

Penanganan PMK harus dilakukan secara baik seperti halnya menangani wabah Covid-19.

Presiden Joko Widodo (ilustrasi).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan) dan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto (kiri) diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo saat mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022). Rapat kabinet paripurna tersebut membahas antisipasi krisis pangan dan energi.

Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Ilham Tirta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya agar serius menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sudah meluas ke berbagai daerah. Penanganan dan pencegahan penyakit ini, kata dia, harus dilakukan secara baik seperti halnya menangani wabah Covid-19.

“Terakhir saya lupa tadi mengenai penyakit mulut dan kuku. Betul-betul harus ditangani dengan baik seperti menangani Covid-19 kemarin. Cara itu bisa dilakukan untuk penyakit mulut dan kuku,” ujar Jokowi dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Ia mengatakan, penanganan PMK ini dapat dilakukan dengan mencontoh penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, upaya tersebut diminta agar segera dilakukan di lapangan.
“Sudah ada contohnya dan cara-caranya. Saya kira silakan segera dilaksanakan di lapangan,” kata dia.  

Penyakit pada hewan ternak tersebut disebabkan oleh virus yang dapat menular melalu airborne, sehingga penyebarannya bisa sangat cepat hingga radius 10 km. Sampai 18 Juni 2022, tercatat penyakit PMK ini telah menyebar ke 19 provinsi dan 199 kabupaten/kota, dengan jumlah Kasus sakit sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor (30,77 persen), pemotongan bersyarat 1.394 ekor (0,75 persen), kematian 921 ekor (0,50 persen), dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor.

Sedangkan jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi sebanyak 48.779.326 ekor. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan PMK pada Hewan Ternak yang diadakan pada Ahad (19/6/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta agar berbagai regulasi terkait PMK segera diselesaikan dan diimplementasikan guna mencegah semakin meluasnya wabah penyakit PMK ini, serta agar tetap menjaga kualitas hewan ternak Indonesia.

Upaya pemerintah sekarang, yakni secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar, dan segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak. “Dengan ini, diharapkan herd immunity bisa segera tercapai,” ujar Airlangga.

Vaksinasi PMK perdana dilakukan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya akan didorong untuk vaksinasi dasar, yaitu 2 kali vaksinasi dengan jarak 1 bulan, serta booster vaksin setiap 6 bulan. Guna melaksanakan program vaksinasi tersebut, akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis.

Ke depannya, dibutuhkan sekitar 28 juta dosis prioritas vaksinasi dan saat ini yang sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis, di mana 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan pemerintah. Sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing bagi pembiayaan anggarannya. Kemudian, penyediaan vaksin dalam 3 bulan mendatang mampu lebih dari 16 juta dosis dari importir penyedia vaksin.

Baca Juga

 
Berita Terpopuler