India Hadapi Badai Diplomatik Akibat Pernyataan Politikus yang Hina Nabi Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Badai diplomatik internasional telah melanda Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India. Partai Perdana Menteri Narendra Modi itu menjatuhkan sanksi terhadap dua juru bicara partai atas pernyataan yang menghina Nabi Muhammad.

Menurut dokumen dan laporan media BJP, juru bicara nasional BJP Nupur Sharma diskors dari keanggotaan utama partai pada Ahad (5/6/2022), karena menghina Nabi Muhammad dalam debat di televisi belum lama ini. Sementara kepala operasi media BJP, Delhi Naveen Kumar Jindal juga dikeluarkan dari partai.

Sharma dilaporkan telah menghina nabi dan istrinya Aisyah dalam debat di televisi pekan lalu. Menyusul protes atas komentar yang dibuat selama debat, rekan Sharma, Jindal, juga membuat komentar yang menghina Nabi Muhammad di Twitter pribadinya. Namun pernyataan tersebut telah dihapus.

Duta besar India untuk Kuwait dan Qatar pada Ahad menerima catatan protes resmi atas komentar tersebut. Sementara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengutuk komentar juru bicara BJP yang menghina Nabi Muhammad.

"Pernyataan ini tidak dapat diterima sama sekali. Ini tidak hanya melukai perasaan rakyat Pakistan tetapi juga miliaran Muslim di seluruh dunia," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri, dilansir Aljazirah, Senin (6/6/2022).

“Upaya klarifikasi BJP dan tindakan disipliner yang terlambat dan asal-asalan terhadap orang-orang ini tidak dapat meredakan rasa sakit dan penderitaan yang mereka sebabkan pada dunia Muslim,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan menambahkan.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Pakistan sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan komunal dan kebencian yang mengkhawatirkan terhadap Muslim di India. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga mempertimbangkan kontroversi tersebut. Dia menuduh pemerintahan Modi "diizinkan lolos dari kebijakan Islamofobia".

Kementerian Luar Negeri Qatar memanggil duta besar India untuk menyampaikan catatan resmi yang mengungkapkan kekecewaan Qatar atas komentar juru bicara BJP. Kantor berita negara QNA melaporkan, Qatar mengecam pernyataan kontroversial tersebut. Qatar mengharapkan permintaan maaf India kepada publik.

"Negara Qatar meminta pemerintah India secara terbuka meminta maaf kepada semua Muslim di seluruh dunia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Majed Mohammed Al Ansari.

Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lolwah al-Khater mengatakan, wacana Islamofobia telah mencapai tingkat berbahaya di India, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman dan koeksistensinya. "Ujaran kebencian terhadap Muslim di India perlu dilawan secara resmi," kata al-Khater.

Kuwait juga memanggil duta besar India dan telah menyerahkan duta besar sebuah nota protes. Reuters melaporkan, Kuwait menolak dan mengecam pejabat BJP yang menghina Nabi Muhammad.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengecam pernyataan juru bicara BJP. “Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam menyatakan kecaman keras atas penghinaan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat partai yang berkuasa di India terhadap Nabi Muhammad,” kata pernyataan OKI.

Arab Saudi juga turut mengutuk pernyataan pejabat BJP. Saudi menggambarkan komentar juru bicara BJP itu sebagai penghinaan terhadap umat Islam. Saudi menyerukan agar India menghormati setiap kepercayaan dan agama.

Dalam sebuah pernyataan pada Ahad (5/6/2022), BJP mengatakan, mereka menghormati semua agama dan sangat mencela penghinaan terhadap agama apa pun. BJP menambahkan, konstitusi India memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menganut agama apa pun sesuai pilihannya dan menghormati setiap agama.

“Partai Bharatiya Janata juga sangat menentang ideologi apa pun yang menghina atau merendahkan sekte atau agama apa pun.  BJP tidak mempromosikan orang atau filosofi seperti itu,” kata pernyataan BJP. 

Pernyataan BJP itu tidak secara langsung merujuk pada pernyataan penghinaan atau sanksi dari dua pejabat partai. Kontroversi tersebut telah menimbulkan kemarahan pengguna media sosial di negara-negara Arab yang menyerukan boikot produk India. Mereka juga mengecam eskalasi kebencian terhadap Islam dan Muslim. Mereka menuduh India mengikuti jejak Prancis dan China dalam mempromosikan islamofobia.

Pada April, Komisi Amerika Serikat (AS) untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), selama tiga tahun berturut-turut mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk menempatkan India dalam daftar “negara yang menjadi perhatian khusus” dalam hal kebebasan beragama. Panel bipartisan independen menuduh India terlibat dan menoleransi pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.

“Selama tahun ini, pemerintah India meningkatkan promosi dan penegakan kebijakan, termasuk yang mempromosikan agenda nasionalis Hindu, yang berdampak negatif terhadap Muslim, Kristen, Sikh, Dalit, dan minoritas agama lainnya,” kata USCIRF dalam laporan tahunannya.

Dalam sebuah cuitan di Twitter pada Ahad, juru bicara BJP yang diskors, Sharma, menanggapi kontroversi yang terjadi. Sharma mengatakan, pernyataannya tersebut sebagai tanggapan atas komentar yang dibuat tentang dewa Hindu. Dia mengaku tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti perasaan umat beragama apapun. Dia juga ingin mencabut pernyataan kontrversial itu tanpa syarat. Dalam cuitan berikutnya, Sharma mengatakan keluarganya telah menerima ancaman.

Kantor berita Reuters melaporkan, juru bicara BJP yang juga dikeluarkan dari partai, Jindal, mengatakan di Twitter bahwa, dia telah mempertanyakan beberapa komentar yang dibuat terhadap dewa-dewa Hindu. "Saya hanya menanyai mereka tetapi itu tidak berarti saya menentang agama apa pun," ujarnya.

Gerakan anti-Muslim mulai terjadi pada 2014 ketika partai nasionalis Hindu, BJP berkuasa. Kedatangan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi melihat polarisasi masyarakat India yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan kebencian terhadap minoritas India, terutama Muslim terjadi hampir setiap hari. Dalam skenario seperti itu, produk budaya seperti musik, puisi, dan sinema juga menjadi alat untuk mempertahankan politik kebencian ini.