Korea Selatan Siap Berdialog dengan Korut

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden baru Korea Selatan, Yoon Suk-yeol pada Selasa (10/5/2022) mengatakan, Seoul siap memberikan rencana ekonomi yang "berani" jika Korea Utara berkomitmen untuk denuklirisasi. Yoon memberikan pernyataan tersebut dalam pidato pelantikannya pada sebuah upacara di parlemen, di Seoul. 

Yoon sebelumnya mengisyaratkan pendekatan lebih keras terhadap Korea Utara. Dia berjanji untuk memperkuat kemampuan pencegahan di Korea Selatan. Namun dalam pidato pelantikannya, Yoon terlihat lebih fokus untuk membuka kembali pembicaraan denuklirisasi dengan Pyongyang yang telah terhenti. 

"Program senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi keamanan kami dan Asia Timur Laut, pintu dialog akan tetap terbuka sehingga kami dapat menyelesaikan ancaman ini secara damai," kata Yoon.

"Jika Korea Utara benar-benar memulai proses untuk menyelesaikan denuklirisasi, kami siap bekerja dengan komunitas internasional untuk menyajikan rencana berani yang akan memperkuat ekonomi Korea Utara dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya," tambah Yoon.

Yoon tidak merinci rencananya untuk terlibat kembali atau memberikan insentif ekonomi ke Korea Utara.  Tetapi penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Kim Sung-han, mengatakan, pemerintah Yoon akan menyusun peta jalan untuk meringankan sanksi Pyongyang, atau memberikan bantuan ekonomi dengan imbalan tindakan denuklirisasi. 

Yoon dapat menghadapi krisis keamanan jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya dalam lima tahun, seperti yang diperingatkan oleh pejabat AS dan Korea Selatan. Pada Maret untuk pertama kalinya Korea Utara melakukan uji coba rudal jarak jauh. Korea Utara melanggar moratorium uji coba rudal jarak jauh yang diberlakukan pada 2017.

Yoon memenangkan pemilihan yang ketat pada Maret, kurang dari setahun setelah memasuki politik. Dia terpilih sebagai presiden setelah 26 tahun berkarir sebagai jaksa. Yoon akan menghadapi dua masalah besar saat ia menjabat sebagai presiden, yaitu Korea Utara yang berperang menguji senjata baru, dan inflasi yang dapat menjadi kendala pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Yoon memenangkan pemilihan dengan mengedepankan kampanye untuk memerangi korupsi, dan memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata di tengah frustrasi publik yang semakin dalam dengan ketidaksetaraan dan tingginya harga perumahan. Bulan lalu, inflasi Korea Selatan mencapai level tertinggi lebih dari 13 tahun karena invasi Rusia ke Ukraina. 

Konflik Rusia-Ukraina mengakibatkan harga komoditas melonjak, dan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral yang dapat mengancam prospek pertumbuhan. Yoon tidak menyebutkan inflasi, tetapi dia menyebutkan pertumbuhan yang rendah, meningkatnya pengangguran, dan kesenjangan upah sebagai tantangan ekonomi utama. Dia berjanji untuk mengatasinya dengan berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Yoon menyalahkan anti-intelektualisme untuk politik yang terpolarisasi dan memperdalam perselisihan internal. Dia mengatakan, hal itu mengancam pelemahan demokrasi, "rasa kebersamaan" rakyat.

"Proses politik yang memiliki tanggung jawab untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ini telah gagal karena krisis demokrasi, dan salah satu alasan utama kegagalan tersebut adalah meresahkan penyebaran anti-intelektualisme. Ketika kita memilih untuk hanya melihat apa yang ingin kita lihat dan hanya mendengar apa yang ingin kita dengar, inilah yang menggoyahkan kepercayaan kita pada demokrasi," kata Yoon.

Yoon secara resmi menjalankan tugasnya sebagai presiden pada Senin (9/5/2022) tengah malam, dengan upacara membunyikan lonceng di Paviliun Bosingak di pusat kota Seoul. Pelantikan diadakan di halaman depan parlemen, dan dihadiri oleh sekitar 40 ribu orang.

Sekitar 300 tamu asing termasuk Wakil Presiden China Wang Qishan, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, dan Douglas Emhoff, suami Wakil Presiden AS Kamala Harris.  Peresmian tersebut telah diberi slogan "Lagi, Republik Korea! Sebuah negara baru dari rakyat" yang mencerminkan komitmen Yoon kepada rakyat untuk menyelesaikan perpecahan regional, kelas dan generasi, serta membina persatuan.

Setelah pelantikan, Yoon akan pindah ke kantor baru di bekas gedung Kementerian Pertahanan. Dia telah memindahkan kantor kepresidenan dan kediaman dari Blue House. Rencana pemindahan ini diperkirakan akan menelan biaya 40 juta dolar AS.