Dana Desa 2022 untuk BLT Covid-19
Pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa 2022 sebesar Rp 68 triliun bagi 74 ribu desa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai, penggunaan dana desa 2022 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sudah tepat. Tujuannya untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan penanganan kemiskinan di desa.
"Kita harus berterima kasih kepada Presiden karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 mampu menjadi payung hukum berbagai langkah taktis dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Tanah Air. Salah satu implementasinya di 2022 untuk Dana Desa difokuskan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai jaring pengaman sosial," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis, Ahad (12/12).
Dia menyampaikan, Peraturan Presiden (Pepres) 104/2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022 salah satunya mengatur fokus penggunaan dana desa. Menurutnya, Perpres ini harus dimaknai hadir dalam masa darurat, di mana warga desa terdampak pandemi Covid-19 membutuhkan jaring pengaman sosial salah satunya dalam bentuk BLT Desa.
"Jika nanti tahun 2023 Covid-19 usai, maka akan kembali pada Undang-undang lama," katanya saat meluncurkan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program Sarjana Nagari di Auditorium Universitas Andalas, Sabtu (11/12).
Gus Halim, demikian ia biasa disapa mengatakan, selama pandemi Covid-19 penggunaan APBN diatur dalam skema darurat, sehingga refocusing anggaran tidak bisa dihindari. Di Kemendes PDTT misalnya, refocusing anggaran terjadi lebih dari lima kali. Dua kali di tahun anggaran 2020 dan empat kali di tahun anggaran 2021.
"Jadi refocusing anggaran di masa pandemi ini sesuatu yang biasa agar anggaran yang ada benar-benar teralokasikan sesuai kebutuhan di lapangan," katanya.
Pemerintah pusat, menurut Gus Halim, memberikan patokan penggunaan dana desa, yakni 40 persen untuk BLT. "Itu artinya kita diajak untuk fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang mengalami peningkatan karena Covid-19," tuturnya.
Dan 60 persen sisanya, dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan untuk masyarakat desa. Dengan rincian 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, delapan persen untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 seperti percepatan dan sosialisasi vaksinasi, sedangkan yang 32 persen untuk program prioritas hasil Musyawarah Desa.
Dia menambahkan, khusus desa-desa di Sumatera Barat, pihaknya sedang mencari pola yang tepat agar Sumatera Barat bisa memperoleh dana desa yang proporsional. Nantinya diharapkan, bisa membuat sekitar 2.000 Jorong (desa) yang membentuk Nagari dapat memperoleh dana desa. "Saya yakin ini tidak mudah tapi saya akan berusaha," katanya.
Fokus untuk BLT
Abdul Halim Iskandar mengatakan, Dana Desa 2022 akan difokuskan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tujuannya, untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan penanganan kemiskinan di desa.
"Dana Desa 2022 difokuskan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai jaring pengaman sosial," kata Halim .
Pemerintah diketahui menetapkan anggaran Dana Desa 2022 sebesar Rp 68 triliun. Dana sebanyak itu akan dibagi untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Adapun BLT Desa diberikan Rp 300 ribu per bulan untuk setiap keluarga yang masuk kategori.
Halim menjelaskan, sebanyak 40 persen Dana Desa akan digunakan untuk BLT. Sedangkan sisanya, untuk pemberdayaan masyarakat seperti program Ketahanan Pangan, penanganan Covid-19, dan pembangunan desa.
Halim menambahkan, kebijakan memfokuskan anggaran Dana Desa untuk BLT ini mengacu pada Peraturan Presiden (Pepres) 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Perpres ini, kata dia, harus dimaknai hadir dalam masa darurat, di mana warga desa terdampak pandemi Covid-19 membutuhkan jaring pengaman sosial, salah satunya dalam bentuk BLT Desa.