Di KTT Demokrasi AS, Jokowi Singgung Myanmar dan Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung Myanmar dan Afghanistan dalam dialog interaktif Summit for Democracy atau KTT Demokrasi yang digagas pemerintahan Presiden Amerika serikat (AS) Joe Biden Kamis-Jumat (9-10/12). Jokowi menyampaikan bahwa bersama dengan negara-negara ASEAN Indonesia juga terus mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara dan global.

"Di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN Five Poin Consensus dapat diimplementasikan," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pengarahan media usai mendampingi Jokowi dalam KTT tersebut, Kamis malam waktu Jakarta.

Retno mengatakan, demokrasi di Myanmar menurut Presiden Jokowi akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif. Sementara itu, untuk Afghanistan, Jokowi menyampaikan bahwa hak-hak perempuan di negara yang dipimpin Taliban harus didukung dan dilindungi.

"Indonesia terus berkontribusi untuk pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan," ujar Retno.

Di kawasan, Indonesia telah memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Indonesia juga menjadi inisiator pelaksanaan Human Dialogue sejenis universal periodic review (UPR) atau tinjauan berkala universal di ASEAN.

"Setelah 9 tahun terhenti untuk tahun ini dialog dihidupkan kembali oleh Indonesia dan secara sukarela presiden menyampaikan Indonesia mengajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review," katanya.

Jokowi menyampaikan bahwa ia meyakini bahwa pemajuan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan dapat tumbuh dan berkembang jika kerja sama di kedepankan. Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan dukungan semua pihak diperlukan, aspirasi seluruh elemen perlu didengarkan, dan tidak boleh ada yang tertinggal.

KTT Demokrasi dihadiri 100 pemimpin negara bersama dengan kelompok masyarakat sipil dan jurnalis.  Tujuan pertemuan ini adalah untuk menetapkan agenda afirmatif untuk pembaruan demokrasi dan untuk mengatasi ancaman terbesar yang dihadapi oleh demokrasi saat ini melalui aksi kolektif.

Sejak hari pertama, Pemerintahan Biden-Harris telah menjelaskan bahwa memperbarui demokrasi di AS dan di seluruh dunia sangat penting untuk memenuhi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman ini. "Demokrasi tidak terjadi secara kebetulan. Kita harus mempertahankannya, memperjuangkannya, memperkuatnya, memperbaruinya," ujar Biden.