Industri Halal Strategis untuk Indonesia

IHRAM.CO.ID, Oleh: Fauziah Mursid, Meilda Laveda, Muhyiddin, Novita Intan

Wakil Presiden Maruf Amin meminta pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.

“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” ujar Wapres selaku Ketua Harian KNEKS saat memimpin rapat KNEKS tentang tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Kamis (25/11). 

Wapres melanjutkan seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal. Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik. “Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengembangan industri halal menjadi fokus Indonesia, karena bukan hanya dapat menopang perekonomian tetapi juga mendorong terciptanya keadilan sosial. "Sangat penting untuk melanjutkan peluang ini dan membuat peran yang berarti dalam konteks permintaan yang terus tumbuh," ujarnya saat acara AICIF 2021 secara virtual, Rabu (17/11).

Berdasarkan Global Islamic Finance Report, total pengeluaran masyarakat dunia terhadap makanan, kosmetik, pariwisata, dan gaya hidup halal pada 2020–2021 sebesar 2,02 triliun dolar AS. Adapun nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi konsumsi, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan. Pada 2019, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB Indonesia sebesar 24,3 persen dan meningkat pada 2020 menjadi 24,8 persen.

Menurutnya pengembangan ekonomi syariah berjalan melalui sejumlah strategi, seperti akselerasi ekonomi digital, penguatan rantai pasok halal (halal supply chain), hingga penguatan investasi pangan halal. Selain itu, pemerintah pun menetapkan tiga kawasan industri sebagai pusat manufaktur produk-produk halal. Ketiga kawasan industri tersebut berada di Cikande (Banten), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Bintan (Kepulauan Riau).

Sri Mulyani menilai pengembangan ekonomi syariah bukan hanya dapat mengoptimalkan konsumsi dalam negeri yang besar sehingga menopang perekonomian. Namun, ekosistem industri halal dapat membuat Indonesia berdaya saing di pasar global juga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. "Pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan nilai Islam, fokus dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Meningkat

Direktur Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC), Evrin Lutfika mengatakan, bisnis produk halal bahkan akan terus mengalami peningkatan hingga lima tahun mendatang.

“Banyak sekali pihak-pihak yang mengeluarkan riset bahwa bisnis produk halal selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan, diprediksi lima tahun dari sekarang pun masih meningkat,” ujar Evrin dalam kegiatan “IHATEC Xcelerate: Discovering New Halal Training Experience” yang digelar secara daring, Kamis (25/11).

Dalam pengantarnya, Ervin juga mengungkapkan pentingnya halal dalam industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan barang gunaan lainnya. Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang membuat halal menjadi penting. 

Pertama, karena di Indonesia saat ini sudah Undang-Undang yang mewajibkan sertifikasi halal. Kedua, kesadaran masyarakat akan kehalalan suatu produk saat ini semakin meningkat. Sedangkan yang ketiga, karena halal saat ini telah menjadi isu global

Karena halal telah menjadi isu penting, lanjut Evrin, maka diperlukan sumber daya manusia yang handal di bidang halal. Baik produsen, lembaga pemeriksa halal, pemerintah, maupun akademisi.

Persatuan Halal Dunia mengatakan pasar dunia untuk produk halal telah mencapai tujuh triliun dolar Amerika. “Seiring berkembangnya perdagangan dunia dan jumlah produsen yang memasuki pasar meningkat, permintaan sertifikat halal juga meningkat,” kata Kepala Persatuan Halal Dunia Ahmet Gelir seperti dilansir anadolu agency.

Gelir menyebut pengerjaan standar halal internasional dimula pada tahun 2000-an dan dipercepat ketika Turki sudah terlibat. Turki mendirikan pendirian Institut Standard an Metrologi untuk Negara-Negara Islam (SMIIC) di Istanbul yang menekankan pada publikasi standar produk dan layanan halal.

Sekitar 1,86 miliar Muslim di 57 negara Islam dan dunia cenderung mencari informasi tentang apa yang mereka produksi dan konsumsi. “Produk dan layanan yang diproduksi di dunia Islam diperiksa dan didokumentasikan. Institusi kami memberikan kepercayaan kepada konsumen dengan pemeriksaan yang akurat dan cepat,” ujar dia.

Sertifikasi halal yang diberikan oleh negara-negara Muslim juga telah dicoba di Barat. Gelir menyebut hal ini tidak tepat karena dalam memberikan sertifikasi halal diperlukan pengetahuan detail dalam Islam. 

“Inspektur, organisasi sertifikasi, atau badan akreditasi yang tidak memiliki kepekaan iman tidak dapat memeriksa dan mensertifikasi makanan, produk, dan layanan yang akan disajikan untuk umat Islam dengan benar,” ucap dia.

Dia menambahkan Turki juga memiliki lembaga akreditasi halal yang mengawasi dan mengakreditasi lembaga sertifikasi. Lembaga ini akan lebih dikenal dan disambut oleh dunia setiap hari.