Gelombang Ketiga Infeksi Covid-19 Bisa Dicegah

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath Risalah, Fauziah Mursid, Dessy Suciati Saputri, Antara

Indonesia dinilai bisa menghindari serengan gelombang ketiga infeksi Covid-19. Salah satu syaratnya adalah menggenjot cakupan vaksinasi secara maksimal.

"Untuk memenuhi target vaksinasi 70 persen penduduk pada akhir 2021, perlu dukungan penuh dari masyarakat," kata pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan Iwan Ariawan di Jakarta, Selasa (23/11).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI total sasaran vaksinasi Covid-19 nasional sebanyak 208.265.720 orang. Untuk vaksinasi dosis pertama hingga Senin (22/11) pukul 18.00 WIB sudah mencapai 135.087.931, sementara vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 89.892.161.

"Jika masyarakat yang divaksin terus bertambah, Indonesia kemungkinan bisa menghindari gelombang ketiga," katanya.

Iwan mengatakan, cakupan vaksinasi seluruh penduduk harus diusahakan supaya Indonesia bisa segera mengubah epidemi COVID-19 menjadi fase endemi. Menurutnya, salah satu penyebab sebagian masyarakat masih enggan mengikuti vaksinasi karena terpapar hoaks terkait efek samping dan manfaat vaksin.

"Tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang antivaksin atau tidak percaya vaksin. Harus orang yang sesuai, yang didengarkan oleh orang-orang yang percaya hoaks tersebut," katanya.

Saat pemerintah tengah menggenjot cakupan vaksinasi, sayangnya stok vaksin Sinovac tengah menipis. Sementara, masih banyak masyarakat yang ragu menggunakan vaksin jenis Sinovac.

Oleh karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat jangan ragu untuk divaksinasi menggunakan vaksin selain Sinovac. Budi memastikan, keamanan vaksin Pfizer, AstraZeneca maupun Moderna sama halnya dengan Sinovac yang selama ini banyak digunakan masyarakat.

"Tolong didorong agar semua masyarakat kita yang belum di vaksin terutama para lansia, tetap mau dan nyaman divaksin apa pun vaksinnya, AstraZeneca, Pfizer atau Moderna," ujar Budi dalam konferensi pers secara daring, Senin (22/11).

Budi mengakui, saat ini terjadi penurunan laju suntikan vaksinasi yang salah satu penyebabnya karena semakin menurunnya stok vaksin Sinovac. Menurutnya, karena selama ini vaksinasi lebih banyak menggunakan Sinovac membuat masyarakat ragu dengan vaksin lain.

Saat ini stok vaksin yang dimiliki Indonesia sebanyak 287 juta dosis. Sebanyak 273 juta dosis sudah dikirim ke berbagai daerah, dan sebanyak 225 juta dosis sudah disuntikkan sehingga tersisa 50 juta dosis.

Budi menerangkan, jumlah stok yang tersisa tersebut masih cukup untuk dilakukan vaksinasi selama satu bulan ke depan. Budi juga melaporkan bahwa saat ini Indonesia lebih banyak mendapatkan donasi vaksin dari luar negeri lantaran produksi yang berlebih di negara maju.

"Kita sekarang lebih banyak menerima vaksin donasi dari luar negeri karena produksi vaksin di negara maju sudah berlebih untuk mereka gunakan sendiri. Dan paling banyak kita terima dalam jenis vaksin Pfizer dan Moderna," kata Budi.

Untuk mengantisipasi ancaman gelombang ketiga infeksi Covid-19, pemerintah akan menerapkan satu aturan PPKM selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mendorong selain penerapan PPKM Level 3 serentak, alangkah baiknya pemerintah juga membatasi agar kelompok rentan tidak bisa masuk ke tempat wisata atau keramaian.

"Pada saat Nataru ini selain ada pembatasan jumlah kapasitas dan kriteria orang yangsudah vaksin dan tidak bergejala. Ada baiknya, fasilitas umua dibatasi dulu, anak yang belum vaksin, termasuk lansia di atas 60 tahun, termasuk orang dengan komorbid jangan datangi kerumunan," kata Dicky kepada Republika, Selasa (23/11).

Dicky menambahkan pembatasan mobilitas memang akan bermanfaat mencegah penularan Covid-19. Namun, dia mengingatkan setiap kebijakan harus dilengkapi dengan mitigasi risiko. Hal ini memerlukan adanya kompensasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Apalagi dia menilai sampai saat ini formula 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air masih kurang, bahkan cenderung melemah. Menurutnya, jika 3T serta vaksinasi tidak ditingkatkan kembali, maka penerapan PPKM level berapa pun nantinya tidak begitu berpengaruh.

“Jadi pertanyaannya kembali, apa mau level 3 testing-nya seperti sekarang, masih lemah. Ini ya sama aja. Menurut saya begitu. Artinya, sama saja itu ya. Mending tetep aja level 1-2, tapi (3T) diperkuat,” ucapnya.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terpilih Adib Khumaidi dalam Dialog Semangat Selasa KCPEN, Selasa (23/11) menyatakan , mendukung langkah pemerintah yang akan menerapkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia selama Nataru. Bahkan, sambung Adib, dalam perumusan kebijakan tersebut sejumlah anggota IDI daerah turut dilibatkan.

"Yang dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah adalah melakukan satu upaya menjaga lonjakan kasus. Walaupun kita sebenarnya tidak berharap ada lonjakan kasus itu," ujar Adib.

Adib mengatakan, dalam situasi pelandaian kasus, kewaspadaan adalah kunci menekan kasus penularan. Menurutnya, peran serta kerjasama masyarakat adalah hal yang utama, termasuk regulator serta kesiapan para tenaga kesehatan untuk terus mempertahankan kondisi ini.

"Tiga peran utama dari masyarakat, kemudian dari regulasi pemerintah, juga dari kami tenaga kesehatan. Kalau kita tetap bisa menjaga dengan baik maka potensial dengan kasus yang kita sebut dengan gelombang ketiga, jangan sampai terjadi di Indonesia," kata Adib.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta agar pemerintah dan masyarakat berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaannya menjelang liburan Natal dan tahun baru nanti. Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah negara lain saat ini harus menjadi pelajaran bagi Indonesia.

“Indonesia perlu berhati-hati dan penuh kewaspadaan dalam menyambut periode Natal dan tahun baru nanti yang sudah di depan mata,” ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (23/11).

Wiku melanjutkan, meskipun saat ini aktivitas masyarakat telah kembali normal namun penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan secara disiplin. Selain itu, juga diperlukan adanya Satgas Posko di setiap fasilitas umum untuk memantau kepatuhan prokes bagi pengunjung maupun Satgas Posko di tingkat desa atau kelurahan untuk memastikan warga masyarakat memakai masker dalam aktivitasnya.

“Masyarakat juga diimbau untuk bepergian pada lokasi dan kegiatan yang sudah memiliki satgas khusus Covid-19 semata-mata demi menjamin keamanan diri sendiri, keluarga, dan akhirnya berperan dalam mencegah peningkatan kasus pada tingkat regional maupun nasional,” jelas Wiku.