Megawati Berkontemplasi, Golkar Sudah Siap Tampung Ganjar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan segala hal terkait Pilpres termasuk calon presiden (Capres) merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

"Di PDIP kita tak melihat itu (hasil survei) sebagai satu-satunya (acuan), ada cara lain bagaimana membuat keputusan itu yang saya kira perlu dipahami lebih jauh. Ibu perlu waktu untuk melakukan perenungan, kontemplasi," ujar Andreas di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11).

Munculnya deklarasi relawan yang mendukung kader tertentu juga tak menjadi acuan PDIP dalam menunjuk seseorang sebagai calon presiden. Sebab, terkait keputusan tersebut harus melewati banyak pertimbangan dan mekanisme politik.

"Kita tunggu apa keputusan dari ketum nanti. Bahwa apa yang sekarang ada adalah akumulasi dan kita berharap ke depan akan terjadi akumulasi kekuatan siapa yang diusung partai," ujar Andreas.

Kendati demikian, ia menilai bahwa relawan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatkan elektabilitas seseorang. Ia melihat, relawan adalah aset politik dalam setiap kontestasi.

"Relawan ini memang aset, ini aset politik, aset elektoral yang harus dimanage dengan baik, dikelola dengan baik," ujar anggota Komisi X DPR itu.

Namun, relawan ini perlu dikelola dengan baik untuk memunculkan manfaat elektoran bagi orang yang didukungnya. Hal tersebut berhasil, ketika relawan berperan dalam pemenangan Joko Widodo pada 2014 dan 2019. "Sehingga faktor relawan memang kemudian mendongkrak bener, membuat politik itu menjadi meriah. Meriah dalam arti tingkat partisipasinya, tetapi juga ini mendorong elektabilitas dan juga pihak pemenangan," ujar Andreas.

Seperti diketahui, saat ini ada dua kader PDIP yang santer diprediksi bakal maju di Pilpres. Keduanya yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Bahkan, keduanya telah mendapat dukungan dari sejumlah kelompok relawan. 

Ganjar Pranowo menjadi kader PDIP yang paling banyak mendapat dukungan dari kelompok relawan. Tercatat, pada bulan lalu, Relawan Jokowi Mania yang pernah mengantarkan Joko Widodo ke kursi RI 1, mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang. "Kami dukung Ganjar Pranowo pengganti Jokowi di 2024," kata Ketua Jokowi Mania Imanuel Ebenezer.

Alasannya, kata Ebenezer, Ganjar memiliki integritas, sosok pekerja, dan memiliki komitmen untuk kebinekaan."Ini sudah menjadi keputusan organisasi," ujar Ebenezer. Jokowi Mania telah mengeluarkan tagline "Ganjar The Next Jokowi". Terkait apakah Ganjar mendapatkan dukungan dari PDI perjuangan, Ebenezer menegaskan mereka merupakan relawan yang mempunyai hak konstitusi.

"Kami tidak bersentuhan dengan partai, kami adalah relawan yang punya hak konstitusi untuk menyampaikan pandangan dan pendapat berkaitan kepemimpinan bangsa ini 2024," kata Ebenezer menegaskan.

Terbaru, Garda Relawan Indonesia Semesta (GARIS) juga mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah itu untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Seperti Jokowi Mania, Garis menilai Ganjar sebagai sosok paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Kami Garda Relawan Indonesia Semesta berjuang untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024," kata Ketua Umum GARIS Gatotkoco Suroso saat memimpin pembacaan deklarasi bertajuk "Deklarasi Nasional Ganjar RI Satu" yang diselenggarakan di Hotel Amaris, Jakarta, Rabu (10/11) kemarin.

Menurut Gatot, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang merakyat, peduli terhadap masyarakat, dan menghargai prinsip kebinekaan sehingga Garda Relawan Indonesia Semesta mendukungnya guna melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi untuk periode 2024 hingga 2029 mendatang.

Selain itu, lanjutnya, kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah pun terbilang baik. Selama kepemimpinannya, Ganjar mencerminkan perilaku yang berpegang kepada keputusan yang berpihak pada kaum marhaen, seperti petani, nelayan, dan buruh. Keberpihakan itu dinilai oleh GARIS sebagai kebijakan mudah, murah dan cepat untuk melayani masyarakat. Gatotkoco Suroso pun menegaskan dukungan yang diberikan itu tidak melibatkan komunikasi dengan Ganjar Pranowo ataupun partai-partai politik, tetapi murni sebagai inisiatif dari GARIS.

Jika PDIP masih menunggu hasil kontempelasi yang dilakukan Megawati, Golkar justru menyatakan membuka pintu bagi Ganjar Pranowo. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid menyambut baik banyaknya relawan yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak memberikan posisi tersebut, partainya disebut siap menampungnya.

"Kalau Ganjar tidak ada tempat di partai, Golkar terbuka. Apakah di nomor satu (capres) atau nomor dua (cawapres)? itu soal nanti," ujar Nurdin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11).

Ia menjelaskan, Partai Golkar memang berusaha mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Namun untuk maju dalam kontestasi, partainya tentu membutuhkan koalisi dan pasangan dari Airlangga, mengingat ambang batas pencalonan presiden adalah sebesar 20 persen.

"PKB ada Cak Imin, Golkar tinggal butuh satu partai, PDIP tidak perlu. Ada tiga partai yang butuh satu partai, satu partai butuh satu partai, yaitu Golkar," ujar Nurdin.

Adapun banyaknya deklarasi yang mendukung Ganjar, itu merupakan bentuk aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput. Relawan disebutnya sebagai gerakan masyarakat untuk mendukung sosok tertentu.

Tujuannya, tak lain untuk memasarkan sosok tersebut untuk menjadi pemimpin masa depan. Peran tersebut terasa penting, ketika relawan ikut serta dalam pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019.

"Kemenangan Pak Jokowi dilahirkan oleh para relawan-relawan yang mampu menciptakan, menggerakkan masyarakat, militan, dan kemudian dikonversi menjadi kemenangan suara," ujar Nurdin.

Selain itu, relawan juga dapat berperan sebagai pengawas terhadap kinerja pemimpin yang didukungnya. Hal ini terlihat jelas, ketika relawan Jokowi kerap melontarkan kritik kepada pemerintah.

"Jadi fenomena munculnya relawan secara dini menurut saya adalah sebuah fenomena demokrasi yang positif. Kenapa? karena itu akan bisa menjadi mesin pemanas, untuk demokrasi bergerak secara dinamis," ujar Nurdin.