PDIP Minta Menteri tak Sibuk Nyapres, Golkar Bereaksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menjawab kritik dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah terkait menteri di Kabinet Indonesia Maju agar tidak sibuk memikirkan pencapresan di Pilpres 2024 mendatang.  Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Zainuddin Amali, menilai tidak ada yang salah jika menteri-menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan popularitasnya.

Golkar merasa tersindir karena Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyoroti menteri-menteri bidang ekonomi, dimana Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merupakan Menko Bidang Perekonomian. Zainuddin menegaskan Airlangga tak mengabaikan tugasnya di pemerintahan.

"Sepanjang tugas utama dilakukan dijalankan dengan baik dan menurut saya Pak Airlangga menjalankan tugasnya sebagai Menko dengan baik," ujar Zainuddin di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (10/11).

Meski Partai Golkar memang berniat mengusung Airlangga sebagai calon presiden di 2024, ia tak lupa akan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Buktinya, Airlangga disebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Jangan dikira karena kemudian urusan 2024, kemudian kewajiban dan tugas beliau tidak dikerjakan. Dikerjakan betul oleh Pak Airlangga, kita tahu bagaimana beliau bekerja keras," ujar Zainuddin.

Partai Golkar, kata Zainuddin, terus melakukan konsolidasi di seluruh daerah jelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mesin partai berlambang pohon beringin itu disebutnya akan terus dipanaskan menjelang kontestasi.

"Saya berusaha untuk mendatangi provinsi-provinsi untuk supaya mesin partai ini gerak. Kita hidupkan mesin, kita gerakkan, dan tentu tugasnya adalah mensosialisasikan pak Airlangga Hartarto," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu.

Baca juga : Jepang Puji Penanganan Covid-19 di Indonesia

Seperti diketahui, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengingatkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dan 'tidak sibuk' memikirkan pemilihan presiden (Pilpres). Ia menegaskan, tak ada visi dan misi menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tugasnya menyukseskan prorgam program presiden. Tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden," ujar Said kepada Republika.co.id, Rabu (10/11).

Said menilai aneh, jika ada menteri yang menampilkan foto dan videonya di dalam layar anjungan tunai mandiri (ATM) milik pemerintah. Padahal, seharusnya yang ditampilkan adalah Jokowi yang notabenenya pemimpin negara.

"Jadi kalau konsisten dengan tagline berakhlak, lebih baik istiqamah sebagai menteri, bekerja dan bekerja meninggalkan legacy yang bisa diteladani," katanya.

Para menteri, tegas Said, harus berkomitmen menyukseskan program Presiden Jokowi. Terutama bagi para menteri bidang ekonomi, untuk tak dulu mengurusi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menteri-menteri bidang ekonomi, kata Said, memiliki tanggung jawab yang besar di tengah pandemi Covid-19. Apalagi jika melihat data, di mana masyarakat miskin bertambah pada masa tersebut.

"Ibaratnya para menteri ekonomi nyaris tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal lainnya, apalagi mengurusi dirinya sendiri untuk bursa calon presiden 2024," ujar Said.

Diketahui, sejumlah menteri di era pemerintahan Joko Widodo masuk ke dalam bursa bakal calon presiden untuk 2024. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga : Gedung DMI Untuk Memakmurkan Masjid

Sebelumnya, anggota Partai Nasdem, M Farhan, mengatakan saat ini bukan cuma parpol yang 'memanaskan' mesin politiknya untuk menghadapi tahun politik 2024. Tetapi para tokoh termasuk menteri mulai mempromosikan dirinya. 

"Indikasi yang jelas, semua partai mulai konsolidasi semua struktur partai dari level pusat sampai daerah. Anda bisa perhatikan berita-berita kegiatan partai-partai peserta pemilu (yang ada di DPRRI sekarang). Bahkan para ketua umum sudah mulai melakukan safari, menguatkan struktur, membuka komunikasi dan membuka rekruitmen untuk Bacaleg," kata Farhan dalam pesan tertulis, Senin (25/10).

Farhan berujar, para tokoh yang potensi jadi calon presiden (capres) pun mulai membuka diri. Termasuk beberapa menteri kabinet yang memang berpotensi menjadi capres. Tetapi Farhan yakin, semua itu tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Farhan yakin Presiden Joko Widodo pun merestui itu.

"Saya yakin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena para tokoh ini juga tampaknya didorong dan direstui oleh Jokowi untuk mempersiapkan diri maju bertarung," ujarnya.

Farhan menambahkan, banyaknya pimpinan Partai, Gubermur dan menteri yang tampak berpotensi maju sebagai capres di 2024 adalah sinyalemen baik kondisi demokrasi Indonesia. Mereka lahir lewat proses panjang demokrasi yang dimulai sejak 1998. Sehingga euforia pencapresan 2024 menurutnya akan lebih meriah daripada 2004 dan 2009. 

"2024 kita akan melihat generasi baru calon pimpinan nasional. Bukan kah ini yang kita dambakan dengan melakukan reformasi pada 1998? Yaitu Memberikan peluang dan pilihan yang adil bagi suksesi kepemimpinan nasional?" katanya.

Baca juga : Jokowi Bangga akan Prestasi Film Indonesia