Bahas Plt untuk Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Gelar Rapat
Adanya Plt wakil ketua DPR, bukan kali pertama dilakukan oleh parlemen.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghargai proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Azis Syamsuddin. Terkait penggantinya setelah politikus Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka, pimpinan DPR disebutnya akan menggelar rapat untuk membahas pelaksana tugas (Plt) yang menggantikannya sementara.
"Dalam pimpiman DPR yang bersifat kolektif kolegial itu ada mekanisme rapat pimpinan untuk mendelegasikan Plt ketika satu orang berhalangan," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/9).
"Kita baru mau rapim (rapat pimpinan) hari ini," sambungnya.
Adanya Plt wakil ketua DPR, disebut Dasco, bukan kali pertama dilakukan oleh parlemen. Hal tersebut bisa terjadi karena pimpinan DPR berhalangan bertugas, seperti adanya kunjungan kerja ke luar negeri.
"Itu biasanya tugas-tugasnya biasanya kemudian disepakati diPlt-kan sementara, yang bersangkutan tidak busa menjalankan tugasnya," ujar Dasco.
Terkait pengganti Azis, ia menjelaskan bahwa DPR berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Meski begitu, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat dari Partai Golkar terkait nama pengganti Azis.
"Sampai dengan hari ini kita belum ada surat masuk dan biarkanlah itu berproses sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Kita yang di DPR tinggal menunggu," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah mengantong nama Wakil Ketua DPR pengganti Azis Syamsuddin. Rencananya, nama tersebut akan diumumkan pada Selasa (28/9) sore.
"Terkait nama pengganti, tidak ada yang tahu, karena hak prerogratif ketua umum. Rencananya, Selasa sore diumumkan," ujar Adies saat dikonfirmasi, Ahad (26/9).
Ia menjelaskan, Airlangga sudah memiliki pertimbangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. "Harus mempunyai prestasi, dedikadi, loyalitas, dan tidak tercela," ujar Adies.
KPK pada Jumat (24/9) malam menjemput paksa Azis Syamsuddin. Azis dijemput penyidik di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, dan langsung digiring ke Gedung KPK.
Pada hari yang sama, politikus Partai Golkar itu tak memenuhi panggilan dengan alasan sendang menjalani isolasi mandiri (isoman) setelah mengaku berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif Covid-19. Padahal, kata Firli,hasil tes usap bekas ketua komisi III DPR RI itu telah dinyatakan negatif.
"Maka saudara AS dibawa ke gedung Merah Putih," kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Seperti diketahui, nama Azis Syamsuddin kerap muncul dalam dakwaan terdakwa mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husein. Dalam dakwaan itu, Stepanus dan Maskur berbagi uang suap dari Azis Syamsuddin serta beberapa orang lainnya.
Robin dan Maskur Husain didakwa menerima seluruhnya Rp 11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS. Secara terperinci, Robin dan Maskur didakwa menerima dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial Rp 1,695 miliar, Azis Syamsudin dan Aliza Gunado Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS, Ajay Muhammad Priatna Rp 507,39 juta, Usman Effendi Rp 525 juta dan Rita Widyasari Rp 5.197.800.000.
In Picture: Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Kenakan Rompi Tahanan KPK