China Incar Mineral Afghanistan Senilai 1 Triliun Dolar

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Saat Amerika Serikat (AS) menginvasi Afghanistan 2001 lalu, perekonomian global sangat berbeda dari sekarang. Saat itu, Tesla Inc belum didirikan, iPhone belum diciptakan dan teknologi kecerdasan artifisial hanya ada dalam film.

Kini tiga terobosan perekonomian modern tersebut hanya dapat ditopang oleh cip teknologi tinggi dan baterai kapasitas besar yang diproduksi dengan berbagai mineral, termasuk yang langka. Cadangan mineral Afghanistan diperkirakan senilai 1 triliun dolar AS atau lebih. Kabarnya negara itu memiliki cadangan lithium terbesar di dunia.

Namun, tidak ada yang mampu mengambilnya dari tanah karena negara itu berperang selama empat dekade terakhir. Pertama dengan Uni Soviet, lalu perang antarsuku dan dengan AS. Tidak ada tanda-tanda akan ada perubahan signifikan di Afghanistan.

Pada Selasa (25/8), Aljazirah melaporkan Taliban yang merebut kekuasaan menunjukkan ingin menerapkan kembali hukum teokrasi yang ketat dan kaku. Mereka hendak mengekang hak-hak perempuan dan kebebasan dasar dibandingkan membawa Afghanistan ke masa depan yang lebih makmur.

Namun, juga ada pandangan positif, China menekan Taliban untuk membentuk pemerintahan yang 'inklusif' dengan panglima perang kelompok-kelompok etnik, mengizinkan hak-hak asasi paling dasar untuk perempuan dan minoritas dan memerangi elemen-elemen teroris yang ingin menyerang AS, China, India, atau negara lain.

"Dengan mundurnya AS, Beijing dapat menawarkan apa yang paling dibutuhkan Kabul, investasi ekonomi dan dukungan politik imparsial," kata kolonel senior Angkatan Bersenjata China dari tahun 2003 sampai 2020, Zhou Bo dalam opininya di New York Times.

"Pada gilirannya Afghanistan memiliki apa yang diinginkan China; peluang pembangunan infrastruktur dan industri, di wilayah yang dapat dibilang kemampuan China tak tertandingi dan akses pada cadangan mineral yang belum tersentuh senilai 1 triliun dolar AS," tambahnya.

Agar skenario tersebut dapat terwujud tergantung apa yang terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Walaupun, menjelang tenggat waktu ditariknya pasukan AS dari Afghanistan mendorong Washington berusaha secepat mungkin mengevakuasi warga AS dan Afghanistan yang dalam bahaya untuk keluar dari negara itu.

Namun, Presiden Joe Biden masih memiliki kekuataan untuk mengisolasi pemerintahan Taliban dari panggung dunia. Ia dapat menghentikan sebagian besar perusahaan di dunia untuk bekerja sama dengan Afghanistan yang dipimpin Taliban.

AS mempertahankan sanksi pada Taliban sebagai entitas dan dapat memveto semua langkah China dan Rusia untuk melonggarkan sanksi Dewan Keamanan PBB pada kelompok bersenjata tersebut. Washington sudah membekukan hampir 9,5 miliar dolar AS cadangan Afghanistan.

International Monetary Fund (IMF) juga berhenti mendanai Afghanistan. Itu termasuk 500 juta dolar AS yang dijadwalkan dicairkan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan.

Agar dapat mengakses dana tersebut, Taliban harus memfasilitasi proses evakuasi warga asing dan Afghanistan yang rentan. Lalu melakukan negosiasi dengan panglima perang untuk mencegah perang sipil dan menahan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, ketegangan sudah meningkat karena Taliban menolak rencana AS memperpanjang tenggat waktu penarikan pasukan yang sebelumnya dijadwalkan pada 31 Agustus. Taliban memperingatkan AS untuk tidak melewati batas tersebut.

Di sisi lain, Taliban masih memiliki beberapa alasan untuk menahan diri. Saat ini, krisis ekonomi di Afghanistan semakin mencekik, harga pangan seperti tepung dan minyak sayur naik tajam, apotik kekurangan pasokan obat dan tidak ada uang tunai di ATM.

Pekan ini, Taliban menunjuk kepala bank sentral yang baru untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti pendahulunya yang sudah berada di pengasingan, kepala bank sentral yang baru juga memperingatkan guncangan dapat memperlemah nilai mata uang, mempercepat inflasi dan kontrol modal.