Presiden Minta Kepala Daerah Siapkan RS Cadangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah memastikan kesiapan rumah sakit (RS) di daerah dalam melayani pasien Covid-19, termasuk dengan menyiapkan rumah sakit cadangan atau rumah sakit darurat. Langkah itu perlu disiapkan, ujar presiden, demi mengantisipasi jika ada lonjakan kasus dan kapasitas RS kembali penuh.

"Paling tidak kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat," kata Jokowi, dalam arahannya kepada seluruh kepala daerah, Senin (19/7).

Presiden juga meminta para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.

"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19. Kalau tidak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen," kata presiden.

Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa. Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.

"Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran, di catatan saya, Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini," katanya.

Demikian halnya dengan Dana Desa dengan pagu anggaran mencapai Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

"Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," kata Jokowi.