KH Muhyiddin Minta Pemerintah Batalkan Perpindahan Ibu Kota

Penanggulangan pandemi menjadi hal yang paling mendesak.

Republika/Prayogi
KH Muhyiddin Minta Pemerintah Batalkan Perpindahan Ibu Kota. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi.
Rep: Imas Damayanti Red: Ani Nursalikah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, pemerintah seharusnya lebih memfokuskan energi untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dia pun mendesak agar pemerintah berpikir ulang memindahkan ibu kota karena tidak esensial di saat ini. 

Baca Juga

"Jadi pemerintah, sudahlah. Segala mau pindah ibu kota. Selesaikan saja dengan baik pandemi ini," kata KH Muhyiddin saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (7/7) malam. 

Dia menyebut, penanggulangan pandemi membutuhkan energi serta sumber modal yang besar. Untuk itu, dia menilai, perpindahan ibu kota saat ini seharusnya dibatalkan agar tidak menambah beban keuangan negara. Terlebih, biaya pembangunan ibu kota didapatkan berdasarkan utang. 

Di sisi lain, dia juga menyoroti sikap pemerintah yang terkesan kian jauh dari umat Islam. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah peristiwa yang melatarbelakanginya yang menyebabkan umat tidak merasakan kepercayaan kepada pemerintah. 

"Ketidakpercayaan inilah yang pada akhirnya membuat sebagian masyarakat menolak mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk tidak percaya dengan pandemi dan vaksin," kata dia. 

KH Muhyiddin meminta pemerintah agar memperbaiki komunikasi yang baik dengan kalangan Islam dan menunda segala bentuk kebijakan yang kontraproduktif. Saat ini, penanggulangan pandemi menjadi hal yang paling mendesak dan dibutuhkan bangsa. 

 

 
Berita Terpopuler