WHO: Afrika tidak Tolak Vaksin AstraZeneca

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan tidak ada negara Afrika yang menolak vaksin AstraZeneca. Vaksin yang dikembangkan bersama Oxford University itu tengah disorot menyusul munculnya kasus pembekuan darah pada beberapa orang pasca-vaksinasi.

"Semuanya telah kembali normal, kami tidak memiliki negara yang menolak (vaksin) AstraZeneca di benua Afrika," kata asistern direktur jenderal WHO untuk akses obat Mariangela Simao pada Senin (22/3).

Penasihat senior WHO Bruce Aylward pun meyakinkan tentang keamanan vaksin AstraZeneca. "Ada banyak kepercayaan pada vaksin Covid-19 AstraZeneca," ujarnya.

Pekan lalu, belasan negara di dunia menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Hal itu menyusul ditemukannya kasus pembekuan darah pada beberapa orang yang telah menerima dosis pertama vaksin tersebut.

Badan pengawas obat Uni Eropa telah melakukan peninjauan terhadap kasus tersebut. Mereka tak dapat mengesampingkan kemungkinan keterkaitan antara vaksinasi dan penyebab pembekuan darah. Namun, mereka menekankan bahwa manfaat vaskin lebih besar daripada kemungkinan risikonya.

Terkait Afrika, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Dr Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan negara-negara di benua tersebut perlu membuat "peta jalan" untuk memproduksi vaksin Covid-19 sendiri. Menurutnya, kemampuan itu menjadi keadaan mendesak karena Afrika tertinggal dalam upaya memvaksinasi 60 persen dari populasinya yang mencapai 1,3 miliar jiwa.

Okonjo-Iweala menyadari negara-negara Afrika masih memperoleh sumbangan vaksin dari inisiatif Covax serta donor seperti India, China, dan Rusia. Namun dia berpendapat, ketergantungan itu dapat menjadi penghalang bagi upaya inokulasi.

Terkait hal itu, dia menyinggung negara-negara kaya menimbun vaksin dan memprioritaskan populasinya sendiri. Situasi itu tetap berlangsung meskipun terdapat lonjakan kasus dan ditemukannya varian baru Covid-19 di Afrika.

Okonjo -Iweala menilai negara-negara Afrika juga perlu memiliki sistem dan infrastruktur yang tepat guna menentukan jalur regulasi serta etika persetujuan cepat dari calon vaksin. Dia menilai pada tahap perkembangan, Afika tidak bisa lagi bergantung pada Barat untuk pasokan vaksin.