Pentagon Awasi Aktivitas Nuklir Korut
Korut dinilai ingin mendapatkan perhatian dari pemerintahan Joe Biden.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon menyatakan keprihatinan terkait laporan PBB tentang aktivitas nuklir Korea Utara (Korut). Kepala Intelijen untuk Komando Indo-Pasifik AS Michael Studeman mengatakan, aktivitas Korut dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian pemerintahan Presiden Joe Biden agar meringankan sanksi.
"Kami mengawasi ini dan sangat memperhatikan ke mana arah Korut," ujar Studeman.
Sebelumnya, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan, Korut tetap menjalankan program nuklirnya di tengah sanksi dari PBB dan Amerika Serikat (AS). Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan, IAEA sedang meningkatkan kesiapan untuk memainkan peran penting dalam melakukan verifikasi terhadap program nuklir Korut.
AS menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi kepada Korut karena melakukan program pengembangan senjata nuklir. Mantan Presiden AS Donald Trump, dan Pemimpin Korut Kim Jong-un sudah dua kali bertemu untuk berunding masalah denuklirisasi serta penghapusan sanksi di Singapura dan Vietnam.
Akan tetapi, pertemuan itu gagal mencapai kesepakatan. Setelah itu, Korut kembali meningkatkan ketegangan melalui serangkaian uji coba rudal.
Kim juga menyerukan untuk melanjutkan kembali produksi senjata nuklir.
Dia berjanji untuk menempatkan kemampuan pertahanan negara pada tingkat yang jauh lebih tinggi, ketika meluncurkan rudal balistik baru. Korut terakhir kali melakukan uji coba nuklir pada 2017.
Satu tahun kemudian, Korut menyatakan bahwa mereka telah meledakkan terowongan di lokasi uji coba nuklir utama di Punggye-ri. Mereka mengklaim peledakan tersebut sebagai bukti komitmennya untuk mengakhiri uji coba nuklir.
Mengacu pada pernyataan IAEA, Studeman mengatakan bahwa aktivitas program nuklir Korut dapat meningkatkan ketegangan hubungan dengan AS. Menurut Studeman, aktivitas nuklir Korut digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan keringanan sanksi.
"Ini mungkin awal dari sesuatu yang dirancang untuk mempengaruhi pemerintahan Biden. Ini mungkin cara pertama untuk mendapatkan perhatian pemerintahan baru di sini, di mana mungkin (Korea Utara) akan menggunakan pengembangan pemrosesan ulang ini sebagai alat tawar-menawar untuk keringanan sanksi," kata Studeman.
Pemerintahan Biden sedang melakukan peninjauan penuh atas kebijakan AS terhadap Korut. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, pendekatan ke Korut dapat melibatkan lebih banyak sanksi atau insentif diplomatik yang tidak ditentukan.
Aktivitas Yongbyon
Wakil direktur proyek pemantauan Korea Utara 38 North yang berbasis di Washington, Jenny Town mengatakan, berdasarkan gambar satelit menunjukkan ada uap keluar dari laboratorium Yongbyon pada 17 Februari dan 2 Maret. Fasilitas nuklir itu diketahui sudah tidak beroperasi selama dua tahun.
“Ini tidak berarti bahwa pemrosesan ulang telah dimulai, tetapi itu bisa menjadi indikasi persiapan untuk itu,” ujar Town.
Korut menggunakan uranium dan plutonium untuk senjata nuklir. Plutonium memungkinkan untuk membuat bom yang lebih kecil dan lebih ringan.
Kantor berita Yonhap melaporkan, ada tanda-tanda bahwa Korut telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas di kompleks Yongbyon yang dapat digunakan untuk menyediakan panas ke fasilitas pemrosesan ulang bahan bakar nuklir.
Yongbyon memiliki reaktor nuklir, pabrik pemrosesan ulang bahan bakar, dan fasilitas pengayaan uranium yang telah dikaitkan dengan program senjata nuklir negara tersebut.
Pemantau sanksi independen pada bulan lalu mengatakan, Korut telah memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang 2020. Korut juga membantu mendanai kegiatannya dengan dana sekitar 300 juta dolar AS yang dicuri melalui peretasan di dunia maya.
Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, Pyongyang memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program-program tersebut dari luar negeri.