Muhadjir Paparkan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di UMS

Banyak terdapat pro dan kontra di setiap kebijakan pemerintah cegah Covid-19.

Dok. Kemenko PMK
Menko PMK Muhadjir Effendy.
Rep: Binti Sholikah Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memaparkan kebijakan pemerintah pusat terkait vaksinasi Covid-19, saat menjadi pembicara dalam webinar yang digelar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat (19/2). Webinar tersebut bertajuk "Kebijakan Pemerintahan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Vaksinasi Nasional".

Muhadjir menyatakan, pandemi Covid-19 yang belum juga mereda telah membuat seluruh dunia kelabakan, tak terkecuali Indonesia. Covid-19 telah membuat warga dunia kebingungan bagaimana mengatasi virus ini dan dampaknya. 

"Sudah satu tahun lebih kita betul-betul dikerjai oleh Covid-19. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena memang tidak ada satupun yang tahu persis bagaimana cara menaklukkannya dengan tepat. Semua masih coba-coba dan tingkat keberhasilannya juga bervariasi," kata Muhadjir seperti tertulis dalam siaran pers, Sabtu (20/2).

Dia mengungkapkan, sampai sekarang semua negara masih terus melakukan berbagai upaya meredam Covid-19. Namun, belum ada yang menunjukkan hasil maksimal.

Salah satunya dengan vaksinasi yang dinilai efektif mencegah Covid-19 meski juga belum teruji. "Tapi kita harus terus berihtiar, vaksinasi menjadi salah satu prioritas ihtiar kita. Semoga bisa meredam Covid-19," ungkapnya.

Muhadjir menyebut, semua negara masih coba-coba strategi meredam corona termasuk Indonesia. "Semuanya coba-coba. Dan coba-cobanya tidak semua benar. Yang semula diyakini benar, ternyata salah. Suatu saat ada yang menyatakan lockdownnya berhasil, tapi setelah lockdown dicabut malah Covid-19-nya makin tinggi," papar Muhadjir.

 

Dia mengakui, banyak terdapat pro dan kontra di setiap kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah meluasnya wabah Covid-19. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga yang terakhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Termasuk pemilihan jenis vaksin dan lain-lain. Hal itu dinilai wajar karena pandemi ini menjadi sesuatu yang baru.

Muhadjir menjelaskan, saat ini penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah memasuki babak baru yakni vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi dengan harapan jadi faktor pembeda dibanding penangganan sebelumnya.

"Vaksinasi strategi baru untuk melawan Covid-19. Ibarat permainan sepakbola, kita sekarang memasukkan pemain baru. Musuh kita yakni Covid-19 sudah mengetahui pola permainan dalam melakukan perlawanan. Maka dengan masuknya vaksin ini kita mengubah pola permainan agar musuh kelabakan dan akhirnya kalah, kita menang. Itu harapannya," tambah Muhadjir.

Rektor UMS, Sofyan Anif, menyampaikan kesiapan UMS membantu pelaksanaan program vaksinasi dengan mengerahkan tenaga kesehatan yang terbiasa menyuntik atau vaksinator. "Vaksinasi ini menjadi strategi baru, termasuk 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sebelum divaksin. Selama ini baru strategi 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) yang dijalankan, namun nampaknya kurang berhasil," ucapnya.

Meski vaksinasi yang sudah berjalan belum menunjukkan hasil secara signifikan, namun diakui secara medis aman dan halal berdasarkan keputusan MUI. Termasuk Muhammadiyah yang semula sempat meragukan, saat ini sudah menyatakan mendukung pelaksanaan vaksinasi.

 

"Perguruan tinggi kami selain membantu proses vaksinasi dengan tenaga kesehatan yang terbiasa menyuntik, juga ikut mengampanyekan gerakan donor plasma kepada para mantan penyandang Covid-19 untuk donor plasmanya," kata Rektor.

 
Berita Terpopuler