Moeldoko Bantah Tudingan Kudeta Demokrat: Kenapa Mesti Takut
Moeldoko mengakui, ada pertemuan dengan kader dan mantan kader Demokrat di rumahnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, ada pertemuan dengan kader dan mantan kader Partai Demokrat di rumahnya. Namun, Moeldoko membantah pertemuan tersebut untuk merencanakan pengambilalihan kepemimpinan alias kudeta partai yang dikepalai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya itu ngopi-ngopi aja, beberapa kali di sini (kediaman Moeldoko), ya di luar biasa. Ya kerjaan saya bicarakan," ujar Moeldoko di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2).
Menurutnya, kepengurusan Demokrat seharusnya tak perlu khawatir dengan pertemuannya dengan sejumlah kader dan mantan kader partainya. Pasalnya, AHY terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum.
Sehingga, perpecahan di internal partai berlambang bintang mercy itu dinilainya tak mungkin terjadi. "Kenapa mesti takut ya, kenapa mesti menanggapi seperti itu. Wong saya biasa-biasa saja," ujar mantan panglima TNI itu.
Ia mengungkapkan, pertemuan seperti dengan kader dan mantan kader Demokrat pernah digelar saat berkumpul dengan pihak-pihak lain di rumahnya. Dalam pertemuan tersebut membicarakan banyak hal yang tak ada hubungannya dengan kepresidenan.
Di samping itu, Moeldoko menegaskan, ia merupakan orang yang berada di luar kepengurusan Demokrat. Sehingga, tidak mungkin ia menjadi ketua umum Demokrat karena harus memenuhi sejumlah syarat yang terdapat dalam AD/ART partai.
"Saya ini siapa, saya ini apa (di Demokrat), biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY ada putranya Mas AHY," ujar Moeldoko.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, saat ini, ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.
Diduga ada lima orang yang menjadi pelaku gerakan ini. AHY menuturkan, lima orang tersebut terdiri atas satu kader aktif Demokrat, satu kader yang tidak aktif selama enam tahun belakang, satu mantan kader yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi, dan satu lagi mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.
"Sedangkan, satunya adalah nonkader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan, sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo,” ujar AHY.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons sejumlah pernyataan yang disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Herzaky mengungkapkan, pertemuan antara Moeldoko dan sejumlah kader Partai Demokrat yang terlibat bukan dilakukan di rumah, melainkan di luar rumah.
"Kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan. Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (2/2).
Ia juga mengungkapkan isi pertemuan tersebut. Berdasarkan keterangan yang dimiliki, pembahasan utama yang disampaikan pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui proses Kongres Luar Biasa," ujarnya.
Selain itu, ia juga menjawab adanya anggapan yang seolah-olah Partai Demokrat menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo dalam kasus tersebut. Herzaky mengatakan, proses pengiriman surat ketua umum kepada Presiden merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar.
Baca juga : 3 Amalan Sederhana Sehari-hari untuk Lancarkan Rezeki
"Komitmen ini dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba," kata dia.
"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," kata dia.
Sebelumnya, Moeldoko sempat mengakui, dirinya pernah bertemu dengan sejumlah kader Partai Demokrat beberapa kali di kediamannya. Namun, Moeldoko tidak mengungkapkan waktu pertemuan dirinya dengan kader Demokrat terjadi.
"Jadi ceritanya begini, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orang yang terbuka. Saya mantan panglima TNI, tapi saya tak memberi batas dengan siapa pun, apalagi di rumah ini, mau datang terbuka 24 jam, siapa pun," tutur Moeldoko dalam konferensi pers Senin (1/2) malam.
Baca juga : Soal Desakan KLB, Ini Jawaban Demokrat
Moeldoko Didorong Demokrat Maju Capres
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menanggapi dorongan sejumlah mantan kader Partai Demokrat yang menginginkan dia maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, setiap orang memiliki hak berpendapat.
"Ya kalau beliau-beliau menginginkan, hak beliau kan begitu," ujar Moeldoko di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2).
Meski begitu, ia menegaskan tak memikirkan Pilpres 2024. Moeldoko mengaku sebagai sosok yang profesional dan tengah fokus dalam pekerjaannya membantu Presiden Joko Widodo.
"Kalau urusan 2024 pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Tidak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana (pendiri Demokrat) ya alhamdulillah, kan begitu," ujar Moeldoko.
Terkait dengan pertemuan yang terjadi di kediamannya dan hotel, ia mengungkap bahwa mereka memang membahas internal partai. Meski ia tak menjelaskan lebih detail isi dari pertemuan itu.
Pasalnya, membahas hal seperti itu dengan orang lain merupakan hal yang biasa baginya. Apalagi, pertemuan tersebut disebutnya bukan sebagai sesuatu yang genting untuk dipermasalahkan.
"Itu urusan internal partailah, kan tidak etis lah kalau saya bicara itu urusan partai," ujar Moeldoko.
Di samping itu, ia menegaskan sebagai orang yang berada di luar kepengurusan Demokrat. Sehingga, tidak mungkin dia menjadi ketua umum partai tersebut yang tentunya harus memenuhi sejumlah syarat yang terdapat dalam AD/ART partai.
"Saya ini siapa, saya ini apa (di Demokrat), biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY ada putranya Mas AHY," ujar Moeldoko.
Menurutnya, kepengurusan Demokrat seharusnya tak perlu khawatir dengan pertemuannya dengan sejumlah kader dan mantan kader partainya. Pasalnya, AHY terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum.
Sehingga, perpecahan di internal partai berlambang bintang mercy itu dinilainya tak mungkin terjadi. "Kenapa mesti takut ya, kenapa mesti menanggapi seperti itu. Wong saya biasa-biasa saja," ujar mantan Panglima TNI itu.
Eks kader Partai Demokrat Darmizal disebut-sebut bertemu dengan Mantan Panglima TNI (Purn) Moeldoko di Hotel Aston pada Rabu (27/1) membicarakan upaya pengambil alihan Partai Demokrat. Saat ditanya soal kebenaran kabar itu, Darmizal tidak secara tegas membantah.
"Jadi kalau ada pertemuan beliau dengan berbagai pihak, yang kemudian dikonotatifkan dengan hal lain, jika itu adalah cerita tentang Partai Demokrat biarlah Partai Demokrat sendiri yang menjelaskannya. Karena, kami sebagai senior Partai Demokrat ingin melihat partai ini semakin baik semakin besar," kata Darmizal saat ditemui di Kuningan, Jakarta, Selasa (2/2).
Dirinya mengaku memiliki hubungan baik dengan Moeldoko. Hubungan keduanya terjalin sejak 1996. Bahkan dirinya kerap bertemu di acara seperti event olahraga dan pengajian.
"Seperti saya, tadi saya katakan. Kadang-kadang kami bertemu dalam pengajian, kadang-kadang kita bertemu dalam satu event olahraga, kadang-kadang kita bertemu dalam satu pertemuan sambil makan siang atau apa di saat beliau di luar jam kerja, saya kira itu," ujarnya.