AS Perbaiki Hubungan dengan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan akan memperbaiki hubungan dengan Palestina dan menyalurkan kembali bantuan kemanusiaan ke pengungsi Palestina. Langkah ini bertolak belakang dengan kebijakan Donald Trump yang sepenuhnya mendukung Israel.

Pengumuman pelaksana tugas Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills ini disampaikan sebelum Biden mengikuti pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB. Ia mengatakan, Pemerintah AS yang baru yakin langkah ini cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara demokrasi dan Yahudi. "Sementara, mempertahankan aspirasi sah warga Palestina untuk memiliki negara sendiri dan hidup dengan martabat dan aman," katanya, Rabu (27/1).

Dalam konflik Palestina-Israel, Trump terang-terangan berpihak pada Israel. Ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump juga memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota itu dan memotong bantuan finansial untuk masyarakat Palestina. Trump juga mengakui permukiman tidak sah Israel yang didirikan di atas tanah rakyat Palestina.

Israel menduduki Yerusalem timur dan Tepi Barat sejak perang Arab tahun 1967. Masyarakat internasional menilai dua wilayah itu adalah daerah pendudukan. Palestina ingin memasukkan dua daerah bagian dari negara mereka di masa depan. Sejak perang berakhir, Israel membangun permukiman ilegal yang kini dihuni 700 ribu warga Yahudi.

Tahun lalu, Trump meluncurkan rencana perdamaian yang memberikan wilayah-wilayah penting di Tepi Barat ke Israel. Rencana itu juga berpihak pada Israel pada isu-isu perbatasan dan status Yerusalem dan permukiman ilegal. Palestina mengecam keras rencana Trump tersebut.  

Mills menegaskan, pendekatan pemerintah Biden terhadap konflik Israel-Palestina akan jauh lebih adil. Ia mengatakan, pemerintah Biden akan mendukung solusi dua negara.

"Di bawah pemerintah yang baru, kebijakan Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, satu sisi Israel bisa hidup dengan damai dan aman bersama negara Palestina yang layak," katanya.

Ia menambahkan, solusi tidak dapat ditempuh dengan cara yang lain. Ia menekankan kemajuan dan solusi akhir dalam konflik ini membutuhkan persetujuan dan partisipasi Israel dan Palestina.

"Demi meraih tujuan-tujuan tersebut, pemerintah Biden akan memperbaiki keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel, hal ini melibatkan perbaikan hubungan Amerika Serikat dengan pemimpin dan rakyat Palestina," kata Mills.

"Presiden Biden telah menegaskan, ia berniat mengembalikan program bantuan AS yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusian ke rakyat Palestina dan mengambil langkah untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup pemerintah AS sebelumnya," tambah Mills.

Trump memotong anggaran untuk Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Organisasi PBB yang didirikan untuk menyalurkan bantuan ke 700 ribu pengungsi Palestina yang terpaksa pindah dari kampung halaman mereka selama perang yang mendirikan negara Israel tahun 1948.

UNRWA memberi bantuan untuk pendidikan, kesehatan, makanan, dan bantuan lainnya untuk 5,5 juta orang pengungsi dan keturunan mereka di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Yordania, Suriah, dan Lebanon. AS adalah pendonor terbesar UNRWA dan sejak Trump memotong bantuan lembaga itu mengalami krisis finansial.

Pemerintah Trump menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington pada September 2018 lalu. Trump menutup misi diplomasi Palestina di AS. Mills mengatakan AS berharap dapat membangun kembali kepercayaan dari kedua belah pihak untuk meraih solusi dua negara.

"(Demi meraih tujuan itu) Amerika Serikat akan mendesak pemerintah Israel dan Palestina untuk menghindari langkah sepihak yang membuat pencapaian solusi dua negara semakin sulit, seperti menganeksasi, melakukan aktivitas di pemukiman ilegal, penghancuran, memicu kekerasan dan memberikan kompensasi pada individu yang melakukan aksi terorisme," kata Mills.

Israel menuduh Palestina memicu kekerasan dan mengecam keras langkah Otoritas Palestina membayar keluarga orang Palestina yang dipenjara karena menyerang atau membunuh warga Israel. Mills menekankan AS akan tetap mempertahankan dukungan tak tergoyahkan pada Israel.

Mills juga mengatakan, Washington menentang segala bentuk resolusi satu pihak dan aksi lembaga internasional yang memperlakukan Israel secara tidak adil. Ia menambahkan, AS tetap mempromosikan Israel untuk berpartisipasi di PBB dan lembaga internasional lainnya.

Pemerintah Biden menyambut baik langkah beberapa negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel. Mills mengatakan, AS juga mendorong negara lain melakukan langkah yang sama. "Meski kami mengakui normalisasi Arab-Israel tidak berarti menggantikan perdamaian Israel-Palestina," katanya.