Parlemen Jepang Keluarkan Anggaran untuk Promosi Pariwisata

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO —  Parlemen Jepang dilaporkan akan mengesahkan anggaran tambahan ketiga pada tahun ini, pada Selasa (26/1). Anggaran tambahan dinilai kontroversial, dengan adanya kritik bahwa ini berfokus pada kampanye pariwisata Jepang.

Pemerintah di negara itu dianggap mengesampingkan keperluan medis di tengah pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) yang melanda. Dilansir The Strait Times, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menolak seruan dari sejumlah partai oposisi untuk mengatur kembali anggaran tambahan sebesar hingga 19 triliun Yen. Jumlah anggaran ini dikumpulkan sebelum pemerintah negara itu mengumumkan status keadaan darurat selama pandemi COVID-19.

Menurut laporan, berdasarkan asumsi saat itu, jumlah kasus COVID-19 di Jepang akan berkurang. Dengan demikian, sebanyak 60 persen dari pengeluaran dialokasikan untuk mempromosikan ekonomi hijau dan digital, serta pendanaan untuk memperpanjang kampanye pemerintah dalam mempromosikan perjalanan domestik hingga Juni.

Namun, lonjakan kasus COVID-19 memaksa Suga untuk menunda kampanye perjalanan tersebut hingga akhir Desember lalu. Hal ini telah menuai kritik dari partai-partai oposisi bahwa anggaran tambahan menjadi tidak relevan.

Sebanyak 16 persen lainnya dari anggaran tambahan ketiga disisihkan untuk pengeluaran infrastruktur. Dengan demikian, ini menyisakan hanya 23 persen untuk persiapan peluncuran vaksin COVID-19 dan bantuan untuk fasilitas medis yang berada di bawah tekanan karena meningkatnya jumlah pasien.

"Kami memulai kampanye perjalanan tahun lalu karena ekonomi regional berjuang untuk tetap berdiri sendiri," ujar Suga kepada komite anggaran Lower House (Majelis Rendah) Parlemen Jepang.

Suga membela langkah tersebut, mengatakan bahwa itu membantu menciptakan 460.000 pekerjaan. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Jepang ingin memutuskan apa yang harus dilakukan secepatnya, dengan  tetap memantau situasi terkait infeksi virus corona jenis baru.

Partai oposisi telah menyerukan untuk mengeluarkan enam triliun yen dari anggaran tambahan dan mengarahkan uang itu untuk kebutuhan medis yang dinilai lebih penting. Namun, permintaan ini ditolak oleh Suga.

Persetujuan anggaran oleh Majelis Rendah, yang diharapkan pada hari Selasa nanti, akan mengamankan pengesahannya karena Upper House (Majelis Tinggi) tidak memiliki kekuatan hukum untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) anggaran yang disahkan di Majelis Rendah.

Meski demikian, setiap revisi RUU anggaran akan menjadi kemunduran bagi Suga. Sebelumnya, ia juga menghadapi penurunan peringkat dari publik dalam jajak pendapat karena tindakannya dalam penanganan pandemi.

Biaya yang sangat besar untuk menangani pandemi COVID-19 menambah utang publik Jepang yang sudah sangat besar. Dilaporkan, jumlah utang mencapai dua kali lipat dari 5 triliun dolar AS.