Legislator: Cuitan Ketua DPC Gerindra Agar Anies Fokus Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Ketua Partai Gerindra Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari jabatannya. Menurut Gembong, pernyataan Ali itu sebagai bentuk peringatan kepada Anies untuk lebih fokus lagi dalam bekerja.

"Ya yang pasti peringatan buat Pak Anies untuk fokus bekerja. Itu aja, karena kan suara muncul dari partai pengusung. Lah, kalau partai pengusung sudah menyuarakan sesuatu, itu kan peringatan keras buat Pak Anies untuk fokus bekerja," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (26/1).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu pun mengaku tidak mengetahui persis maksud Anies menyerahkan penanganan Covid-19 di Jabodetabek kepada pemerintah pusat. Namun, Gembong menilai, jika usulan Anies itu dalam konteks koordinasi, maka tidak ada yang salah.

Sebab, jelas dia, Jakarta memang bersinggungan dengan beberapa daerah penyangga lainnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Karena kan enggak mungkin Pak Anies memerintahkan Kabupaten Tangerang misalnya. Maka menyerahkan koordinasinya ke pemerintah pusat. Kan mungkin yang dimaksud itu," tutur Gembong.

"Tapi kalau itu menyerahkan dalam implementasi kebijakan ya itu enggak benar. Maka substansi Pak Anies apa perlu kita dalami dulu. Yang dimaksud menyerahkan ke pemerintah pusat itu apa yang dimaksud gitu," ujarnya menjelaskan.

Meski demikan, menurut Gembong, dalam penanganan Covid-19, Jakarta memang tidak bisa bergerak sendiri lantaran memerlukan koordinasi dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya. Padahal, Anies tidak memiliki kewenangan pada masing-masing daerah tersebut.

"Tapi mungkin yang saya tangkap, ini kan Jakarta enggak bisa sendirian. Artinya ada daerah penyangga, daerah penyangga itu kan yang di luar kewenangan, di luar jangkauan Pak Anies. Karena itu di luar jangkauan, makanya koordinasi diserahkan ke pemerintah pusat, kalau itu yang dimaksud Pak Anies, saya kira logis," jelasnya.

Untuk diketahui, Ketua Partai Gerindra Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Timur, Ali Lubis mengkritik kinerja dan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mundur dari jabatannya. Ali menyampaikan pernyataan itu menyusul permintaan Anies kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

"Terkait hal dimana Anies meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih kordinasi penanganan Covid 19 di Jakarta, menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies nyerah lawan Covid-19?? Jika seperti itu, maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali dalam keterangan tertulis resminya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menilai, pernyataan itu merupakan pendapat pribadi Ali Lubis. Partai Gerindra pun telah memberikan sanksi teguran lisan kepada Ali Lubis.

"Ya apa yang disampaikan oleh ketua DPC Jaktim itu adalah pendapat pribadi. Namun, memang substansi harus diperhatikan karena kan memang ini soal Covid-19," kata Dasco di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/1).

Dasco mengungkapkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman pun telah memberikan peringatan kepada Ali Lubis atas pernyataannya itu. Wakil Ketua DPR RI tersebut menyebut, peringatan itu disampaikan secara lisan.

"(Diingatkan) Dengan secara lisan, bahwa sebagai Ketua DPC tidak boleh menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai, karena menyangkut hal yang prinsipil," ujar Dasco.

Sebelumnya diberitakan, kapasitas ketersediaan rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta hampir penuh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat (pempus) untuk memberikan dukungan bantuan kepada daerah-daerah di sekitar Ibu Kota dalam mempersiapkan kapasitas rumah sakit hingga ICU.

"Pak gubernur sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, melalui pemerintah pusat nanti akan mengkoordinasikan dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta agar dapat juga mempersiapkan rumah sakit, tempat tidur, ruang ICU, dan sebagainya, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/1) malam.