Langkah Pertama Joe Biden Kembali ke Perjanjian Iklim Paris

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan AS kembali bergabung ke Perjanjian Iklim Paris. Langkah di isu perubahan iklim itu menjadi salah satu perintah eksekutif yang Biden tandatangani di hari pertamanya menjabat.

Biden juga memerintahkan peninjauan menyeluruh terhadap semua tindakan Donald Trump melemahkan perlindungan lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim. Ia mencabut izin pipa minyak Keystone XL perusahaan TC Energy dari Kanada dan moratorium aktivitas minyak dan gas di Arctic National Wildlife Refuge.

Perintah itu menandai dimulainya kebijakan-kebijakan Biden di bidang perubahan iklim di negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar setelah China. Pemerintah Trump mencela ilmu pengetahuan dan mencabut regulasi lingkungan untuk memaksimalkan pembangunan bahan bakar fosil.

Biden berjanji mengembalikan AS ke jalur yang benar untuk meraih target emisi nol pada tahun 2050. Para ilmuwan berpendapat untuk menghindari dampak paling buruk dari pemanasan global, pemerintah di seluruh dunia harus memotong emisi gas rumah kaca cara dengan membatasi produksi bahan bakar fosil dan berinvestasi pada energi bersih.

Perpecahan politik di Washington membuat langkah tersebut tidak mudah diraih. Perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil menentang upaya tersebut. Mitra internasional juga khawatir perubahan kebijakan AS mengarah pada sesuatu yang merusak.

"Dengan adanya seorang penyangkal perubahan iklim di Oval Office, selama empat tahun terakhir kami keluar jalur dengan sangat buruk," kata penasihat Presiden Barack Obama yang membantu merancang Perjanjian Paris 2015, John Podesta, Kamis (21/1).

"Kami memasuki arena internasional dengan kredibilitas yang defisit," tambahnya.  

Perintah Biden mewajibkan lembaga-lembaga pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi standar kendaraan bahan bakar fosil dan membatasi emisi metana. Pemerintah AS juga harus meneliti kemungkinan memperluas cagar alam yang dipersempit pemerintah Trump.  

Aktivis dan advokat lingkungan memuji langkah Biden ini, sementara industri bahan bakar fosil dan orang-orang konservatif mengkritiknya. Gubernur Alaska yang berasal dari Partai Republik, Mike Dunleavy menghina keputusan Biden untuk menutup aktivitas gas dan minyak di Arctic National Wildlife Refuge.

"(Presiden baru) tampaknya memenuhi janjinya untuk mengubah Alaska menjadi taman nasional besar," katanya.

Kelompok lobi industri gas dan minyak, American Petroleum Institute mengatakan memblokir pipa minyak Keystone XL 'sebuah langkah mundur'. Presiden American Petroleum Institute Mike Sommers mengatakan keputusan itu akan mempersulit pemulihan ekonomi.

"Langkah sesat ini akan menghambat pemulihan ekonomi Amerika, merusak keamanan energi Amerika Utara dan merusak hubungan dengan salah satu sekutu terbesar Amerika," kata Sommers.

Mitra-mitra global dan aktivis lingkungan menyambut baik kembalinya Washington ke kerjasama dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Tapi mereka cukup skeptis kemampuan AS mengatasi gejolak di dalam negeri. Trump mengeluarkan AS dari perjanjian itu dengan merugikan perekonomian AS.

"Amerika Serikat masih menjadi satu-satunya negara yang keluar dari Perjanjian Paris, terus terang membuatnya paria di perjanjian multilateral ini," kata mantan kepala perubahan iklim PBB Christiana Figueres.