Erick Thohir: Kinerja Anggaran BUMN Positif Selama 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan realisasi anggaran Kementerian BUMN pada 2020 mencapai Rp 260,13 miliar. Nilai ini setara 97,74 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 266,29 miliar.

"Kami laporkan, penyerapan anggaran di Kementerian BUMN 2020 alhamdulilah terserap 97,74 persen yang mana anggarannya Rp 266 miliar, kami sudah bisa laksanakan Rp 260 miliar," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Erick memerinci penyerapan anggraan ini meliputi belanja pegawai yang terserap 99,42 persen, belajar modal yang terserap sebesar 99,57 persen, dan belanja barang terserap 94,92 persen.

Erick menyampaikan, untuk pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kementerian BUMN, ucap Erick, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 244 miliar mengingat permintaan Kementerian Keuangan agar Kementerian BUMN menurunkan pagu anggaran untuk tahun ini.

"Sepertinya di kisaran angka Rp 228 miliar, turun cukup banyak hampir Rp 40 miliar," ucap Erick.

Erick memaklumi penurunan pagu anggaran lantaran kondisi keuangan negara yang dalam tekanan akibat pandemi. Erick menjelaskan, alokasi anggaran 2021 nantinya akan fokus pada sejumlah hal, salah satunya ialah pembinaan dan pengawasan BUMN. Erick ingin mendorong peningkatan profesionalitas perusahaan BUMN dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

"Kita dituntut dengan kepada Covid-19 ini banyak sekali percepatan yang harus terjadi, tidak hanya di digital tapi juga market, market berubah total karena itu bagaimana kita tingkatkan akuntabilitas kinerja organnisasi menjadi sangat penting," lanjut Erick.

Poin kedua, Erick ingin mewujudkan kemandirian BUMN yang berdaya saing. Erick tengah mempersiapkan sejumlah program bagi BUMN, salah satunya restrukturisasi utang BUMN. Erick mengambil contoh BUMN transportasi dan karya yang harus melakukan restrukturisasi utang dalam menjaga arus kas perusahaan. 

Erick ingin BUMN dapat mengikuti keberhasilan restrukturisasi yang dilakukan Krakatau Steal. Erick mengatakan ada sejumlah BUMN yang memiliki utang cukup besar seperti utang PTPN sebesar Rp 40 triliun, utang BUMN karya serta BUMN pariwisata. "Ini realita yang harus kita lakukan," sambung Erick.

Selain restrukturisasi, Kementerian BUMN juga terus mencari penguatan pendanaan BUMN, baik melaui PMN, right issue, atau sejumlah aksi korporasi seperti merger bank syariah hingga integrasi ultra mikro oleh BRI, Pegadaian, dan PNM. Erick berharap sinergitas tiga BUMN ini mampu mendorong para pelaku UMKM naik kelas.

"BRI sendiri kita sudah restrukturisasi yang mana BRI untuk korporasi sangat kecil 20 persen, tetapi 80 persennya ultra mikro dan UMKM. Hal ini yang kita metamorfosis pemfokusan dari masing-masing BUMN," ucapnya.